Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan senjata untuk menghadapi persaingan mutu dan keamanan produk perikanan budidaya di pasar global.
Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya melakukan percepatan sertifikasi CPIB bagi usaha perikanan budidaya.
“Kami terus kejar bola untuk mempercepat sertifikasi CPIB, salah satunya kami menggelar workshop yang melibatkan para pelaku usaha, pembenih di hatchery-hatchery, auditor dan pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan dan sinergitas implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik,” jelas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya, Minggu (29/10).
Tebe akrab disapa menyampaikan, sertifikasi CPIB selain sebagai senjata dalam memenuhi permintaan benih ikan di pasar global, juga menjadi bagian dari perangkat penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan.
“Serta mampu meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas perikanan budidaya. Untuk itu, sertifikasi ini merupakan satu instrumen penting yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha perbenihan,” terangnya.
Menurut dia, dengan mendapatkan sertifikasi CPIB ada keuntungan besar yang didapatkan oleh para pelaku usaha perbenihan.
Pasalnya, jika sudah betul-betul menjalankan prinsip CPIB, berdampak pada mutu benih ikan atau udang yang dihasilkan. Kalau benih ikan atau udangnya bermutu, maka keberhasilan usaha budidaya juga tercapai.
“Jadi, jangan dianggap bahwa sertifikasi ini adalah keuntungan buat pemerintah saja. Namun sebenarnya yang paling penting ini berdampak positif terhadap pelaku usaha perbenihan dan juga para pembudidaya,” tegas Tebe.
Dia melanjutkan, untuk mempercepat program sertifikasi CPIB ini pihaknya terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk selalu melakukan percepatan sertifikasi ke para pelaku usaha perbenihan.
“KKP juga terus berupaya melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan manajemen pengendalian mutu terhadap penyuluh, serta taruna-taruna di Poltek KKP. Kemudian juga kepada petugas-petugas di Pemda yang memang membutuhkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu,” sambung Direktur Perbenihan, Nono Hartanto.
