Berita

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron/RMOL

Hukum

Soal Rumah di Kertanegara, Nurul Ghufron: KPK Tak Punya Safe House

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 22:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah memiliki safe house sebagaimana disampaikan sejumlah pihak. Rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan, yang digeledah Polda Metro Jaya, merupakan rumah sewa untuk singgah sementara Ketua KPK Firli Bahuri.

Kepastian itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjawab pertanyaan seputar rumah yang disewa Firli di Jalan Kertanegara 46 yang disebut sebagai safe house.

Ghufron juga mengatakan, dalam dua periode terakhir tidak ada lagi safe house untuk insan KPK.


"Jadi kalau ada tempat-tempat yang dinyatakan sebagai safe house KPK, itu tidak benar," katanya kepada wartawan, usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/10).

Ghufron pun meminta wartawan bertanya langsung kepada Firli Bahuri terkait rumah transit di Jalan Kertanegara 46 itu.

"Saya tidak tau, jangan tanya orang lain kepada saya. Yang saya bisa jelaskan, KPK saat ini tidak memiliki safe house, termasuk Kertanegara 46," pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan, rumah di Jalan Kertanegara 46 yang digeledah polisi merupakan rumah sewa.

Rumah itu disewa untuk Firli istirahat jika keesokan harinya ada tugas pagi hari di Jakarta.

"Itu sewa, kalau beliau ke Jakarta, mau istirahat, karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerja kan cukup jauh. Untuk rehat saja, istirahat, bukan punya Pak Firli," kata Ian kepada wartawan, di depan kediaman Firli di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).

dia juga mengatakan, rumah milik Firli berada di Perum Gardenia Vila Galaxy, Kota Bekasi, yang sudah ditempati selama 20 tahun.

Untuk itu, rumah di Kertanegara itu tidak masuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mengingat seorang penyelenggara negara tidak boleh memasukkan harta kekayaannya di LHKPN, jika harta itu bukan miliknya.

"Ya nggak lah, tidak boleh memasukkan harta yang bukan miliknya," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (27/10).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya