Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (paling kanan), bersama elite pemenangan Ganjar-Mahfud MD/RMOL

Politik

Hasto: Kekuasaan Harus Didedikasikan untuk Rakyat, Bukan Keluarga

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 20:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyambut positif bergabungnya Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, di tim pemenangan nasional pasangan Ganjar-Mahfud MD.

Apa yang dilakukan Yenny, kata Hasto, merupakan gerakan yang dilandasi moral dari hati, yang menginginkan kebenaran dan etika politik. Karena kekuasaan harus didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan didasari ambisi keluarga.

“Indonesia itu dilandasi moral, etika, ajaran-ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana kekuasaan didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan ambisi orang perorang, apalagi keluarga,” kata Hasto, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).


Dia juga menambahkan, dukungan Yenny Wahid untuk Ganjar-Mahfud MD sudah tepat, lantaran pasangan yang disokong PDI Perjuangan dan sejumlah partai itu lahir sebagai rakyat biasa.

Hasto juga membahas deklarasi Ganjar-Mahfud MD di kantor DPP PDIP, yang dinilainya sangat penting, karena di kantor itu seluruh gerakan arus bawah rakyat menyatu melawan pemerintah yang zalim kala itu.

“Kita ini digerakkan pengorbanan mahasiswa, maka miris ketika melihat liberalisasi politik berlangsung secara massif, menciptakan berbagai macam praktik-praktik liberalisasi, bahkan money politics,” tambahnya.

Dia juga menyinggung politik dinasti yang terjadi pada pemerintahan saat ini.

“Bahkan mohon maaf, politik dinasti penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun ditabrak, ini dari kesaksian Mas Goenawan Mohammad, dari Pak Hamid Awaluddin, dari berbagai banyak tokoh, mereka kemudian bergerak, karena mereka disatukan rasa, sebagaimana Mbak Yenny Wahid sampaikan,” urainya.

Dukungan Yenny Wahid, sambung Hasto, benar-benar melengkapi dan menyempurnakan serta menambah energi yang berlipat, terutama dari gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya