Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (paling kanan), bersama elite pemenangan Ganjar-Mahfud MD/RMOL

Politik

Hasto: Kekuasaan Harus Didedikasikan untuk Rakyat, Bukan Keluarga

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 20:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyambut positif bergabungnya Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, di tim pemenangan nasional pasangan Ganjar-Mahfud MD.

Apa yang dilakukan Yenny, kata Hasto, merupakan gerakan yang dilandasi moral dari hati, yang menginginkan kebenaran dan etika politik. Karena kekuasaan harus didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan didasari ambisi keluarga.

“Indonesia itu dilandasi moral, etika, ajaran-ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana kekuasaan didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan ambisi orang perorang, apalagi keluarga,” kata Hasto, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).


Dia juga menambahkan, dukungan Yenny Wahid untuk Ganjar-Mahfud MD sudah tepat, lantaran pasangan yang disokong PDI Perjuangan dan sejumlah partai itu lahir sebagai rakyat biasa.

Hasto juga membahas deklarasi Ganjar-Mahfud MD di kantor DPP PDIP, yang dinilainya sangat penting, karena di kantor itu seluruh gerakan arus bawah rakyat menyatu melawan pemerintah yang zalim kala itu.

“Kita ini digerakkan pengorbanan mahasiswa, maka miris ketika melihat liberalisasi politik berlangsung secara massif, menciptakan berbagai macam praktik-praktik liberalisasi, bahkan money politics,” tambahnya.

Dia juga menyinggung politik dinasti yang terjadi pada pemerintahan saat ini.

“Bahkan mohon maaf, politik dinasti penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun ditabrak, ini dari kesaksian Mas Goenawan Mohammad, dari Pak Hamid Awaluddin, dari berbagai banyak tokoh, mereka kemudian bergerak, karena mereka disatukan rasa, sebagaimana Mbak Yenny Wahid sampaikan,” urainya.

Dukungan Yenny Wahid, sambung Hasto, benar-benar melengkapi dan menyempurnakan serta menambah energi yang berlipat, terutama dari gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya