Berita

Diskusi Barisan Anak Timur (BAT) bertajuk 'Hoaks Ancaman Serius Persatuan Bangsa di Tahun Politik' di Jakarta Pusat, Kamis (26/10)/Ist

Politik

Usung Pemilu Damai, BAT Ajak Masyarakat Lawan Informasi Hoaks

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 00:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Hoaks invasi Warga Negara Asing (WNA) asal China bisa ikut pesta demokrasi Pilpres 2024 semakin mencuat di ruang publik maupun ruang digital. Informasi hoaks ini menciptakan disinformasi yang dapat merusak persatuan bangsa di tahun politik.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, hoaks merupakan penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan suatu negara hancur.

"Saya pelajari sejak lama negara-negara berdiri juga misalnya seperti Perang Dunia II itu ternyata itu muncul karena hoaks. Di mana diawali dari antara Jerman dan Polandia. Jadi ketika itu Jerman memprovokasi bahwa Polandia akan menyerang Jerman, padahal dilakukan oleh tentara Jerman sendiri sehingga terjadilah perang," kata Fernando dalam diskusi Barisan Anak Timur (BAT) bertajuk 'Hoaks Ancaman Serius Persatuan Bangsa di Tahun Politik' di Jakarta Pusat, Kamis (26/10).


Dia menegaskan, banyak negara di belahan dunia terjadi konflik karena banyak hoaks sehingga ada yang diuntungkan dari maraknya informasi-informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdampak timbulnya perpecahan di negara-negara itu sendiri. Apalagi Indonesia saat ini telah memasuki tahun-tahun politik.

"Jadi ini kan karena memang ada yang diuntungkan. Ada yang bisa mendapat manfaat dari hoaks sehingga masih saja tetap bisa kita lihat. Ini bagian dari kemajuan teknologi juga,” ungkapnya.

“Hoaks ini semakin banyak menyebar dan semakin bisa dinikmati. Jadi hidup dan mati manusia itu bukan hanya pada mulutnya saja sekarang, tetapi pada jempolnya karena ada di tangannya sekarang. Jadi tinggal sekali klik dia bisa menyebarkan informasi yang benar atau juga bisa menyebarkan informasi yang tidak benar itu," sambung dia.

Ditegaskannya, memasuki tahun politik, publik kini kembali dihadapi dengan banyaknya berita-berita hoaks khususnya warga China bisa ikut pemilu. Dia menilai ada suatu agenda tersembunyi mengapa isu ini kerap diproduksi ulang.

Padahal, menurutnya, isu hoaks ini sudah pernah muncul sejak lama bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita lihat ini persaingan negara-negara kuat. Di dunia ini kan ada 2 kutub sekarang ini kan kalau kita lihat ada Amerika ada China. Ya kita tidak bisa menutup mata kita tidak bisa memungkiri bagaimana negara negara adidaya ini juga memberikan pengaruhnya di negara seperti kita Indonesia melalui Pemilu,” ungkapnya lagi.

“Dan kita tidak bisa menutup mata juga bagaimana pemerintah saat ini kalau kita lihat lebih cenderung banyak bekerja sama dengan China, makanya ini produksi hoaks ini oleh lawan politiknya Pak Jokowi, sehingga seperti tadi mungkin banyak hoaks TKA China, (WNA China Dapat) KTP," tutur dia.

"Tapi tidak bisa dibuktikan kebenaran itu. Jadi ini lah memang karena untuk kepentingan-kepentingan menjatuhkan lawan politiknya sehingga hoaks itu diproduksi termasuk saat ini karena yang lebih mudah dimanfaatkan adalah karena Pak Jokowi lebih dianggap kepada China," tegasnya.

Di akhir acara, dalam diskusi ini, pemuda yang tergabung dalam Barisan Anak Timur (BAT), melakukan deklarasi dukung pemilu damai yang menyampaikan tiga poin.

Pertama, menjaga keutuhan dan persatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, sukseskan pemilu 2024 yang bermartabat, aman, damai tanpa hoaks, ujaran kebencian, money politic, politisasi agama dan etnis.

Ketiga, lawan hoaks dan disinformasi di medsos seperti hoaks invasi China ikutan pemilu karena dapat merusak proses demokrasi. Masyarakat diminta menyaring informasi sebelum menyerang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya