Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP/Net

Politik

Elektabilitas PDIP Masih Bergantung pada Jokowi

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 19:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap belum bisa lepas dari sosok Presiden Joko Widodo.

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Presiden Joko Widodo memiliki andil besar terhadap elektabilitas PDIP yang tinggi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Jokowi, berdampak positif pula terhadap dukungan untuk PDIP.

Demikian temuan Indikator Politik pada 16 sampai 20 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.567 responden yang diwawancarai secara tatap muka.


Pada survei tersebut PDIP menjadi partai dengan dukungan tertinggi, mencapai 25,2 persen. Posisi kedua ada Gerindra dengan 14,5 persen, dan Golkar di posisi ketiga dengan 9,4 persen.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, tingginya elektabilitas PDIP terjadi karena dua alasan.

“Alasan pertama karena terbiasa memilih partai. Kedua, karena (responden) suka dengan Jokowi,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Elektoral Pasca-Pengumuman Putusan MK’ secara virtual, Kamis (26/10).

Untuk alasan terbiasa memilih PDIP, angkanya mencapai 28,4 persen. Sementara alasan menyukai Jokowi, angkanya mencapai 23,9 persen.

Indikator juga memotret persepsi publik yang memilih PDIP karena menyukai Megawati Soekarnoputri.

"Yang memilih PDIP karena menyukai Megawati hanya 2,2 persen,” ungkap Burhanuddin.

Survei tersebut menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling. Margin of error survei ini kurang lebih 1,97 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya