Program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, yang dijadikan unggulan Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan masyarakat pesantren dan santri.
Pasalnya, program itu adalah hasil perjuangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa pasangan bakal capres-cawapres seharusnya paham sejarah lahirnya sebuah kebijakan nasional.
Perjuangan untuk memperjuangkan Pesantren itu telah menghasilkan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. Juga ada Perpres Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres No. 111/2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
“Tidak lahir begitu saja. Ini merupakan rangkaian perjuangan yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan F-PKB DPR RI,” tegas Cucun dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKB itu menjelaskan bahwa regulasi terkait Dana Abadi Pesantren adalah warisan yang menggambarkan perjuangan anggaran Fraksi PKB. Itu sebagai bentuk politik anggaran Fraksi PKB di DPR RI.
“Kami anggota F-PKB DPR RI sepanjang pembahasan UU APBN tahun anggaran 2022 dan 2023, secara konsisten dan terus menerus dalam setiap rapat di Badan Anggaran DPR RI, membawa aspirasi kaum santri untuk mendapat pendanaan dari APBN,” bebernya.
“Hasilnya Pemerintah kemudian memasukkan Dana Abadi Pesantren sebagai bagian dari Dana Abadi Pendidikan yang sudah terlebih dahulu dibiayai dalam APBN,” ungkap Cucun.
Atas dasar itu, Cucun berharap masyarakat semakin cerdas menilai program-program yang ditawarkan oleh para bakal capres-cawapres yang tidak hanya asal sebut, padahal program tersebut sudah menjadi kebijakan Pemerintahan yang sedang berjalan.
“Perjuangan F-PKB DPR RI dalam memperjuangkan Dana Abadi Pesantren merupakan komitmen dan dedikasi kami terhadap dunia pesantren dan para santri sampai kapanpun,” pungkasnya.
