Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyaksikan pemusnahan barang impor ilegal di Komplek Tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Jawa Barat/Ist
Pengetatan arus masuk barang impor diaplikasikan pemerintah melalui penguatan regulasi impor di e-commerce, mempercepat revisi peraturan larangan dan pembatasan impor, pengaturan peredaran barang dalam negeri, serta pergeseran pengawasan dari post-border ke border.
Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai memimpin pemusnahan barang impor ilegal di Komplek Tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).
Menurutnya, peredaran barang impor di pasar tradisional dan
e-commerce diindikasikan berasal dari impor ilegal. Peredaran ini juga dikhawatirkan mengancam industri dalam negeri dan UMKM.
"Ini bukti nyata keseriusan pemerintah melindungi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor,” ujar Airlangga.
Pemerintah mengamini, pelaksanaan penguatan regulasi tersebut memunculkan beberapa tantangan. Untuk itu, harus diikuti dengan upaya tetap menjaga
dwelling time layanan di pelabuhan dan harus diterapkan
Service Level Agreement (SLA) di Kementerian/Lembaga pemberi rekomendasi penerbit perizinan impor.
Selain itu, mekanisme pengawasan di
border oleh Ditjen Bea dan Cukai perlu dilakukan tepat sasaran agar tidak mengganggu arus barang, terutama arus barang bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri.
“Sinergi antar kementerian harus selalu diperkuat dan ditindaklanjuti dengan aksi konkret di lapangan, sehingga impor ilegal yang menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia dapat segera diatasi, baik yang melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus,” jelas Airlangga.
Di sisi lain, kegiatan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pengawasan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.
Barang impor ilegal yang dimusnahkan ditaksir bernilai Rp40 miliar dengan bentuk produk pakaian bekas, produk baja, pipa, komoditi wajib SNI, produk kehutanan, elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, serta alat ukur dan produk tekstil lainnya.
“Saya mengapresiasi kerja keras dan kerja sama yang baik di lapangan antara Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, dan Bareskrim Polri dalam melakukan penindakan ini,” tutup Airlangga.
