Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Pakai Basis Data Regsosek untuk Penyaluran Bansos 

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 17:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyaluran bantuan sosial dan program lain yang diperuntukan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Data pendataan awal Regsosek dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Data Regsosek diklaim telah diperkaya dengan data kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan.


“Arahan presiden, basis data ini untuk dipergunakan seoptimal mungkin, dan ini digunakan tiap Kementerian/Lembaga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga meminta Perlinsos, mulai dari bantuan sosial regular seperti PKH, BPNT, dan subsidi, jaminan sosial akan terus menggunakan data yang ada.

"Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, serta konvergensi sosial,” sambung Airlangga.

Namun dalam pelaksanaannya, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang nantinya diusulkan agar disusun di Kementerian Keuangan.

"Kemudian kebijakannya oleh Menteri PPN/Bappenas. Tentu data ini di-update dan seluruh program akan berbasis data tersebut,” ucap Menko Airlangga.
   
Dari data yang sudah dihasilkan dari Regsosek tersebut, dari 98,06 persen data keluarga penerima program pemerintah terdiri atas 7,94 persen keluarga penerima PIP untuk usia 5-30 tahun, 39,90 persen keluarga penerima program Bansos Sembako/BPNT, 24,71 persen keluarga penerima PKH, dan 17,87 persen penerima BLT-DD.

Kemudian, keluarga penerima bantuan subsidi pupuk sebesar 13,67 persen, keluarga penerima subsidi LPG sebesar 81,67 persen, serta 42,03 persen merupakan keluarga penerima bantuan subsidi listrik.

“Dalam rapat, presiden juga mengarahkan untuk bantuan beras dilanjutkan di Desember 2023,” tutup Airlangga.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya