Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Pakai Basis Data Regsosek untuk Penyaluran Bansos 

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 17:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyaluran bantuan sosial dan program lain yang diperuntukan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Data pendataan awal Regsosek dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Data Regsosek diklaim telah diperkaya dengan data kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan.


“Arahan presiden, basis data ini untuk dipergunakan seoptimal mungkin, dan ini digunakan tiap Kementerian/Lembaga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga meminta Perlinsos, mulai dari bantuan sosial regular seperti PKH, BPNT, dan subsidi, jaminan sosial akan terus menggunakan data yang ada.

"Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, serta konvergensi sosial,” sambung Airlangga.

Namun dalam pelaksanaannya, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang nantinya diusulkan agar disusun di Kementerian Keuangan.

"Kemudian kebijakannya oleh Menteri PPN/Bappenas. Tentu data ini di-update dan seluruh program akan berbasis data tersebut,” ucap Menko Airlangga.
   
Dari data yang sudah dihasilkan dari Regsosek tersebut, dari 98,06 persen data keluarga penerima program pemerintah terdiri atas 7,94 persen keluarga penerima PIP untuk usia 5-30 tahun, 39,90 persen keluarga penerima program Bansos Sembako/BPNT, 24,71 persen keluarga penerima PKH, dan 17,87 persen penerima BLT-DD.

Kemudian, keluarga penerima bantuan subsidi pupuk sebesar 13,67 persen, keluarga penerima subsidi LPG sebesar 81,67 persen, serta 42,03 persen merupakan keluarga penerima bantuan subsidi listrik.

“Dalam rapat, presiden juga mengarahkan untuk bantuan beras dilanjutkan di Desember 2023,” tutup Airlangga.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya