Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Pakai Basis Data Regsosek untuk Penyaluran Bansos 

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 17:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyaluran bantuan sosial dan program lain yang diperuntukan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Data pendataan awal Regsosek dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Data Regsosek diklaim telah diperkaya dengan data kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan.


“Arahan presiden, basis data ini untuk dipergunakan seoptimal mungkin, dan ini digunakan tiap Kementerian/Lembaga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga meminta Perlinsos, mulai dari bantuan sosial regular seperti PKH, BPNT, dan subsidi, jaminan sosial akan terus menggunakan data yang ada.

"Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, serta konvergensi sosial,” sambung Airlangga.

Namun dalam pelaksanaannya, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang nantinya diusulkan agar disusun di Kementerian Keuangan.

"Kemudian kebijakannya oleh Menteri PPN/Bappenas. Tentu data ini di-update dan seluruh program akan berbasis data tersebut,” ucap Menko Airlangga.
   
Dari data yang sudah dihasilkan dari Regsosek tersebut, dari 98,06 persen data keluarga penerima program pemerintah terdiri atas 7,94 persen keluarga penerima PIP untuk usia 5-30 tahun, 39,90 persen keluarga penerima program Bansos Sembako/BPNT, 24,71 persen keluarga penerima PKH, dan 17,87 persen penerima BLT-DD.

Kemudian, keluarga penerima bantuan subsidi pupuk sebesar 13,67 persen, keluarga penerima subsidi LPG sebesar 81,67 persen, serta 42,03 persen merupakan keluarga penerima bantuan subsidi listrik.

“Dalam rapat, presiden juga mengarahkan untuk bantuan beras dilanjutkan di Desember 2023,” tutup Airlangga.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya