Berita

Koalisi Demokrasi Energi saat menggelar aksi teatrikal di depan kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, pada Kamis,26 Oktober 2023/RMOL

Bisnis

Tolak Revisi Aturan PLTS Atap, Koalisi Demokrasi Energi Gelar Aksi Teatrikal di Depan Kantor PLN

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 11:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Energi menggelar aksi teatrikal menggunakan replika cerobong PLTU, di depan kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/10).

Aksi tersebut digelar menjelang Hari Listrik Nasional ke-78 yang jatuh pada Jumat (27/10).

Koalisi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara dan 350 Indonesia ini menyerukan kepada PLN agar tidak membatasi kapasitas pemasangan surya atap bagi masyarakat.


Menurut Koalisi Demokrasi Energi, sejumlah kebijakan yang telah dibuat pemerintah  sejauh ini telah bertolak belakang dengan komitmen Indonesia yang ingin melakukan transisi energi, dengan mengurangi emisi negara dari sektor energi.

Salah satu kebijakan yang dimaksud koalisi itu yaitu revisi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021, yang mengatur tentang pemasangan solar panel atau surya atap.

Revisi Permen ini dianggap mengakomodir memo internal PLN yang membatasi instalasi PLTS atap hanya 10-15 persen dari kapasitas terpasang. Menurut Koalisi, aturan ini akan menghambat pengembangan energi terbarukan dalam rencana ketenagalistrikan khususnya energi surya.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, mendesak keseriusan pemerintah, untuk memberi kejelasan regulasi sehingga transisi energi bisa berjalan optimal.

“Jika PLN terus melayani nafsu oligarki batubara untuk meraup cuan dari sektor energi, masyarakat akan selalu menjadi korban dari kebijakan ini. Sudah saatnya PLN melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi sehingga masyarakat bisa berdaulat atas pengelolaan energinya sendiri,” kata Hadi.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam aksi tersebut, Koalisi membawa beberapa spanduk yang bertuliskan “PLN stop kecanduan batubara”, “Saatnya listrik dari matahari”, “PLN jangan batasi PLTS atap”, hingga “Energi terbarukan untuk semua”.

Sebelum melakukan audiensi dengan pihak PLN, Koalisi melakukan teatrikal, yang menggambarkan sejumlah pejabat tengah merauk batu bara, dengan asap menggumpal yang menyebabkan beberapa masyarakat pingsan, hingga terkena ISPA akibat PLTU.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya