Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat memaparkan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Oktober, pada Selasa, 25 Oktober 2023/Kemenkeu RI

Bisnis

Kemenkeu Catat Terima Setoran Pajak Sebesar Rp 1.387 pada September 2023

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 07:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setoran pajak yang diterima pemerintah pada September 2023 tercatat telah mencapai Rp 1.387 triliun, atau sekitar 80,78 persen dari target tahun ini.

Hal tersebut dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Oktober di Gedung Djuanda Kemenkeu, Rabu (25/10).

Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan pajak di periode itu mencapai 5,9 persen dan telah kembali positif, meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar  54,2 persen.


"Yang harus kita lihat growth dari sisi penerimaan pajak. Tumbuh 50 persen kan gak mungkin terus menerus, jadi kita lihat memang akan terjadi perlambatan pertumbuhan," jelas Sri Mulyani, dikutip dari siaran YouTube Kemenkeu RI.

Meskipun menurun, periode ini menurut Sri tetap berada pada "on the right track", yang dibuktikan dengan target penerimaan pajak sekitar 80 persen.

Adapun faktor tersebut dikatakan Sri telah didukung oleh kinerja ekonomi yang baik, di mana semua kelompok pajak tumbuh positif, kecuali PPh Migas, yang terdampak akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam.

Data Kemenkeu menunjukkan PPh Migas tercatat sebesar Rp 54,31 triliun, pertumbuhan itu terkontraksi sebesar 12,64 persen.

Sementara itu, Sri Mulyani mencatat bahwa PPh Non Migas mencapai Rp 771,75 triliun atau 88,34 persen dari target. Angka ini naik 6,69 persen per September 2023 dari posisi yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut, PPh 21 juga tercatat tumbuh sebesar 17,2 persen per September 2023. Pertumbuhan positif ini relatif merata pada seluruh sektor di antaranya sektor AI, industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya