Berita

Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi (tengah) bersama Ketua Pemuda Demokrat KBB, Yadi Supriyadi (kiri)/RMOLJabar

Nusantara

Buntut Maladministrasi Rotasi di Pemkab KBB, BKN Didesak Periksa Mantan Bupati Hengky Kurniawan

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 04:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mendesak mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, untuk turut diperiksa Badan Kepegawaian Negara (BKN). Desakan ini terkait maladministrasi rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Begitupun dengan Tim Penilai Kinerja (TPK) yang harus bertanggungjawab terkait maladministrasi yang diinisiasi Hengky Kurniawan tersebut.

BKN sendiri telah melayangkan surat dengan Nomor: 9361/ B-AK. 02.02./SD/F/2023, Perihal Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Management ASN di lingkungan Pemda KBB tertanggal 10 Oktober 2023.

Surat tersebut merupakan respons BKN terkait surat dari Ketua DPRD KBB ke BKN bernomor 800.1.31/3321-PSD tanggal 11 September 2023, perihal permohonan peninjauan terkait rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.

Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD KBB untuk menyelidiki adanya maladministrasi dalam rotasi, mutasi, serta promosi pejabat akhirnya berdampak terhadap 19 orang pejabat di lingkungan Pemda KBB. Mereka harus dipindahkan dan jabatan di bawahnya terkena efek domino mencapai 44 orang.

"Tentu saja dalam hal ini bukan TPK saja yang harus bertanggungjawab tapi, Bapak Hengky Kurniawan yang waktu itu menjabat Bupati Bandung Barat dan sebagai decision maker (pengambil keputusan) dan hak prerogatif bupati itu juga harus ikut diperiksa," ucap Jacob saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (25/10).

Ditegaskan Jacob, terjadinya maladministrasi karena ada kepentingan pribadi dari mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.

"Tidak mungkin orang yang waktu itu belum waktunya untuk naik sesuai Undang-undang, tiba-tiba dinaikkan (jabatannya). Ini pasti ada sesuatu," ungkapnya.

Berbekal surat dari BKN, dia meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) harus turun tangan untuk menyelidiki kasus jual beli jabatan melalui proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang menyalahi perundang-undangan.

"Selaku Ketua P4KBB, saya meminta Pansus ini betul-betul bekerja dan jangan takut untuk memanggil Bapak Hengky Kurniawan," tegasnya.

"Nanti tanya, kenapa sampai terjadi begitu? Kenapa mesti dicoret-coret? Karena pada waktu Zoom Meeting, saya melihat itu ada coretan," bebernya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Demokrat KBB, Yadi Supriyadi menuturkan, 19 orang pejabat dikorbankan harus ada yang diperiksa.

"Harus ada dipanggil, mulai dari mantan Bupati Bandung Barat (Hengky Kurniawan)  sampai TPK. Nah, ini yang harus diklirkan dulu," katanya.

Disebutkan Yadi, dari 97 yang terkena imbas maladministrasi rotasi, mutasi, dan promosi jabatan hanya 19 pejabat dan ada korban sebanyak 25 pejabat.

"Kenapa yang 25 orang ini harus jadi korban kalau kesalahannya hanya 19 orang?" ujarnya.

Dengan adanya kisruh di lingkungan Pemda KBB, dia mengungkapkan, pihaknya meminta BKN agar memanggil mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan dan TPK yang terlibat dalam agenda rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.

"Biar klir semuanya, biar terbuka, jadi tidak ada yang dikorbankan disitu," tandasnya.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya