Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Kuatnya Jokowi Effect

RABU, 25 OKTOBER 2023 | 14:56 WIB | OLEH: DJONO W OESMAN

SEUMPAMA Presiden Jokowi cawe-cawe di pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, wajar. Malah dobel wajar. Wajar pertama, semua ayah pasti bela anak. Wajar dua, toh itu akan diuji pilihan rakyat. Sebaliknya, perubahan Google Maps: Mahkamah Keluarga, adalah serangan politik.

Sebab, salah satu unsur politik adalah perang. Seperti kata Pemimpin China, Mao Zedong (26 Desember 1893 - 9 September 1976): “Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed.”

Jadi, seandainya Presiden Jokowi cawe-cawe di pencawapresan Gibran, tapi kemudian sepi. Tidak ada perlawanan dari musuh politik, justru namanya bukan politik. Melainkan persahabatan.


Perubahan titik lokasi nama Mahkamah Konstitusi di Google Maps, diubah jadi Mahkamah Keluarga, suatu kreasi perlawanan politik tak terduga (oleh masyarakat usia tua). Tapi ini permainan cemen buat Gen Z (kelahiran 1995 sampai dengan 2010).

Ternyata, perubahan nama lokasi itu juga tidak susah-susah amat. Sepele. Cukup menggunakan Personal Computer, lalu klik tujuh kali. Maka, nama Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Keluarga. Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat.

Dikutip dari Google Support, Rabu, 26 April 2023, pemilik akun bernama Amit Goswami 9437, bertanya ke Google: “How can i change location name?” lalu dalam beberapa detik dijawab mesin Google, begini:

Untuk mengganti nama lokasi di Google Maps, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Buka Google Maps di komputer atau perangkat seluler Anda. 2) Cari lokasi yang ingin Anda ganti namanya. 3) Klik penanda lokasi di peta untuk membuka panel informasi. 4) Klik tombol "Sarankan edit". 5) Klik opsi "Ubah nama atau detail lainnya". 6) Edit nama lokasi. 7) Klik "Kirim". Selesai.

Setelah diserahkan editannya, akan ditinjau oleh Google dan jika disetujui maka nama lokasi akan di-update di Google Maps.

Google: “Harap dicatat, bahwa mungkin diperlukan waktu beberapa saat agar perubahan diterapkan.”

Ada hal yang tidak diungkap Google. Bahwa diksi “diperlukan waktu beberapa saat”, bisa di hari yang sama pada saat permohonan ke Google, bisa sehari kemudian, bisa juga berbulan-bulan berikutnya. Google tidak menyebutkan, bahwa semakin banyak pemilik akun yang minta perubahan nama titik yang sama, menghasilkan persetujuan Google lebih cepat, dibanding cuma diajukan oleh satu akun.

Perubahan nama yang sederhana itu pun menghebohkan. Menohok Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang menikahi adik kandung Jokowi, Idayati. Dengan kata lain, Anwar adalah om-nya Gibran.

Apa kata Anwar Usman soal 'Mahkamah Keluarga'? Ditanya wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023, Anwar menjawab begini:

"Aduh… itu kan kemarin sudah saya jawab. Anda kemarin nggak (konferensi pers) ikut ya?"

Maksud Anwar, ia sudah mengkonfirmasi putusan MK tentang gugatan uji materi yang putusannya menguntungkan keponakannya, Gibran, untuk maju jadi Cawapres Prabowo Subianto, yang menurut Anwar, bahwa ia menegang teguh sumpah sebagai hakim. Ia menegaskan, memegang teguh amanah dalam konstitusi.

Malah, Anwar menyitir kisah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang utusan bangsawan Quraisy, agar Nabi melakukan intervensi, dan bangsawan Quraisy itu meminta perlakuan khusus. Karena saat itu, ada salah satu anak bangsawan Quraisy melakukan tindak pidana.

Anwar: "Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari utusan bangsawan Quraisy ini. Beliau mengatakan, 'andaikan Fatimah anakku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya'.”

Itulah jawaban Anwar. Padahal, wartawan tidak mengulang pertanyaan yang sama dengan sehari sebelumnya. Melainkan, wartawan minta reaksi Anwar terkait perubahan nama jadi Mahkamah Keluarga. Dan, Anwar menghindari reaksi Mahkamah Keluarga, dengan merujuk pada jawabannya pada sehari sebelumnya.

Wajar juga Anwar tidak bereaksi tentang Mahkamah Keluarga. Karena perubahan itu sudah terjadi dan tidak harus dikomentari.

Sementara itu, Gibran terus maju. Ia sudah resmi diusung Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan itu berdasarkan kesepakatan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), Selasa, 24 Oktober 2023.

Dua hari sebelumnya, Presiden Jokowi sudah komentar soal putra sulungnya, Gibran, yang diusung cawapres oleh KIM. Jokowi sudah merestui Gibran.

Jokowi melalui akun YouTube Setpres, Minggu (22/10) menyatakan: "Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita.”

Pernyataan yang sangat wajar. Tidak mungkin Jokowi melarangnya.

Kagak pakai lama, Gibran langsung bertindak. Setelah ia direstui sang ayah di ranah keluarga, dilanjut restu secara formal pemerintahan. Gibran selaku Wali Kota Surakarta, mengajukan surat izin ke Presiden RI, Joko Widodo. Surat sudah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan, Selasa (24/10) mengatakan:

"Pada hari ini, Selasa, 24 Oktober 2023, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat permohonan izin dari Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden RI, untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden dan wapres tahun 2024."

Alamak…. para pemain berputar di lingkungan keluarga. Jokowi punya adik, Idayati, yang isteri Anwar Usman, menghasilkan putusan (via Mahkamah Konstitusi) yang menguntungkan Gibran.

Inilah yang disorot lawan politik Jokowi. Kemudian Jokowi diserang lawan politik dengan berbagai strategi dan permainan Google Maps. menjadikan Indonesia heboh.

Di sisi lain, masyarakat ogah, bahkan para politikus cenderung mengabaikan, bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia pilihan rakyat, yang kini sangat disukai rakyat. Karena Jokowi bekerja dengan sepenuh hati. Sangat banyak karya Jokowi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Mulai pembangunan infrastruktur. Juga berani melawan Freeport. Berani melawan para kepala negara maju di dunia yang berniat menjadikan Indonesia sebagai eksportir bahan mentah hasil bumi. Jokowi menolak tanda tangan Perjanjian Supply Chain di G20 di Italia.

Dikutip dari pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Puncak HUT PSI ke-7, Rabu 22 Desember 2021, Jokowi menceritakan, saat itu para kepala negara-negara maju sudah berkumpul di suatu ruangan. Menunggu kedatangan Jokowi hanya untuk teken perjanjian tersebut. Sedangkan isi surat perjanjian baru diserahkan ke Jokowi, menjelang ia masuk ruangan.

Setelah Jokowi membaca isinya, tentang melanjutkan Indonesia jadi eksportir bahan mentah, seperti yang sudah terjadi selama puluhan tahun sebelumnya, maka Jokowi balik kanan. Ogah masuk ruangan. Para kepala negara yang sudah menunggu, melongo. Dan pastinya marah.

Jokowi sudah menegaskan: Hilirisasi. Indonesia tidak bakal ekspor bahan mentah seperti dulu lagi. Melainkan, ekspor bahan jadi atau minimal setengah jadi.

Banyak karya Jokowi bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Sehingga ia dicintai rakyat. Diakui atau tidak.

Terbukti, partai tua Golongan Karya pertama kali mengusulkan Gibran jadi Cawapres Prabowo Subianto. Karena Jokowi Effect. Karena, elektabilitas (yang berbau) Jokowi sangat tinggi. Dilanjut kemudian,  para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga mendukung Gibran jadi Cawapres Prabowo. Semua karena Jokowi.

Masyarakat sudah terpesona oleh hasil karya Presiden Jokowi, sembilan tahun ini. Menjadikan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran melejit. Tapi, bukti konkrit hipotesis ini bakal kelihatan di Pilpres 2024.

Penulis adalah wartawan senior


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya