Berita

Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa/RMOL

Politik

Ditunjuk Jadi Wakil Ketua TPN Ganjar, Andika Perkasa: Itu Kehormatan!

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 19:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa membeberkan alasannya mau menjadi Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Ganjar Presiden (TPN GP) pada Pilpres 2024 nanti.

Hal itu diungkapkan langsung Andika Perkasa saat menyambangi ruang redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/10).

Andika mengatakan, sejak pensiun pada 1 Januari 2023, dirinya resmi menjadi masyarakat sipil memiliki hak politik yang selama mengabdi di TNI tidak dimilikinya.


"Saya juga sudah membuat keputusan. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta, saya pasti akan memilih presiden, saya akan memilih gubernur DKI Jakarta, anggota DPR RI yang dapil Jakarta, DPRD juga dapil Jakarta. Tapi yang lain belum ada nih mas, baru presiden. Jadi saya juga sudah membuat keputusan untuk mencoblos Mas Ganjar," kata Andika saat berbincang dengan Asisten Redaktur RMOL.id, Ahmad Kiflan Wakik.

Sejak awal, kata Andika, keputusannya tersebut sudah bulat. Sehingga, dirinya sudah siap untuk ditugaskan apa saja selama menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo.

"Jadi begitu ada pengumuman saya ditunjuk wakil ketua TPN bersama 3 orang lainnya waktu itu, saya siap dan itu kehormatan," terang Andika.

Andika menjelaskan, awalnya Wakil Ketua TPN GP hanya ada tiga orang, yakni dirinya, Gatot Eddy Pramono, dan TGB Muhammad Zainul Majdi. Namun saat ini, wakil ketua menjadi 9. Enam lainnya hanya disebut wakil ketua. Sedangkan Andika, Gatot dan TGB merupakan wakil ketua koordinator.

"Saya secara khusus mendapatkan tugas untuk mensupervisi deputi. Di bawah kami ada 5 deputi. Saya membawahi atau mengawasi deputi analisa dan strategi,” jelasnya.

“Nah Mas Gatot juga punya tanggung jawab untuk supervisi deputi darat dan deputi udara. Nah Mas TGB itu juga punya tanggung jawab supervisi deputi khusus," pungkas Andika.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya