Berita

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10)/RMOL

Politik

Hindari Kisruh Ketatanegaraan, Fraksi Nasdem Tolak Percepatan Pilkada 2024

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 16:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Nasdem menolak percepatan jadwal Pilkada serentak 2024 dari bulan November ke September.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menuturkan banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Saya Fraksi Partai Nasdem dalam hal ini menolak proses percepatan ini, karena banyak hal yang kami pertimbangkan," kata Willy di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/10).


Legislator dari Fraksi Nasdem ini berharap, tidak ada kekisruhan dalam sistem tata negara di Indonesia, karena adanya kepentingan dengan mempercepat pembahasan RUU Pilkada di masa reses.

"Jangan kemudian kekisruhan ketatanegaraan kita terjadi, karena faktor-faktor seperti ini," imbuhnya.

Secara tegas, kata Willy, Nasdem menolak Pilkada serentak digelar September 2024.

"Jadi kami menolak percepatan pilkada ke bulan September. Tetap aja di November," ungkapnya.

Nasdem juga tidak sepakat, ihwal adanya rapat Baleg DPR RI tentang RUU Pilkada yang terkesan dipercepat.

"Tidak bersepakat untuk proses ini bersidang di masa reses, yang kedua tidak sepakat pilkada dimajukan," demikian Willy.

Baleg DPR RI menggelar rapat tertutup tentang pembahasan RUU Pilkada terkait jadwal Pilkada yang semula bulan November menjadi September.

Pembahasan RUU Pilkada ini dinilai terburu-buru dilaksanakan, lantaran Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah mengeluarkan Perppu berkaitan dengan Pilkada serentak di bulan November.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya