Berita

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10)/RMOL

Politik

Hindari Kisruh Ketatanegaraan, Fraksi Nasdem Tolak Percepatan Pilkada 2024

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 16:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Nasdem menolak percepatan jadwal Pilkada serentak 2024 dari bulan November ke September.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menuturkan banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Saya Fraksi Partai Nasdem dalam hal ini menolak proses percepatan ini, karena banyak hal yang kami pertimbangkan," kata Willy di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/10).

Legislator dari Fraksi Nasdem ini berharap, tidak ada kekisruhan dalam sistem tata negara di Indonesia, karena adanya kepentingan dengan mempercepat pembahasan RUU Pilkada di masa reses.

"Jangan kemudian kekisruhan ketatanegaraan kita terjadi, karena faktor-faktor seperti ini," imbuhnya.

Secara tegas, kata Willy, Nasdem menolak Pilkada serentak digelar September 2024.

"Jadi kami menolak percepatan pilkada ke bulan September. Tetap aja di November," ungkapnya.

Nasdem juga tidak sepakat, ihwal adanya rapat Baleg DPR RI tentang RUU Pilkada yang terkesan dipercepat.

"Tidak bersepakat untuk proses ini bersidang di masa reses, yang kedua tidak sepakat pilkada dimajukan," demikian Willy.

Baleg DPR RI menggelar rapat tertutup tentang pembahasan RUU Pilkada terkait jadwal Pilkada yang semula bulan November menjadi September.

Pembahasan RUU Pilkada ini dinilai terburu-buru dilaksanakan, lantaran Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah mengeluarkan Perppu berkaitan dengan Pilkada serentak di bulan November.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya