Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

KKP Paksakan PIT, Pelaku Usaha Meradang, DPR Melempem

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 15:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menerapkan sistem kuota guna menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih menyisakan polemik.

Puluhan pelaku usaha perikanan dan nelayan sudah mendatangi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (18/10) lalu, guna membahas lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

Namun titik temu di antara kedua belah pihak seakan belum terjadi. Pelaku usaha masih mengeluhkan pembayaran PNBP pra produksi dengan sistem kuota. Mereka menghendaki agar kebijakan ini dibatalkan.


Sementara dari pihak pemerintah, tetap bersikeras melanjutkan kebijakan ini. Bahkan terkesan ‘mengancam’ terkait pencabutan izin usaha.

Terkait itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengeluhkan sikap pemerintah dalam hal ini KKP yang tak mendengarkan aspirasi nelayan.

Di sisi lain Siswanto juga menyesalkan sikap Komisi IV DPR yang tidak tidak responsif terhadap permasalahan ini.

“Saya heran dengan DPR (Komisi IV). Mereka saat ini masih menjabat sebagai wakil rakyat hingga Oktober 2024. Setidaknya mereka masih bekerja sampai sekarang, tapi kenapa pasif terhadap masalah (kebijakan PIT) ini,” ujar Siswanto kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (24/10).

Sambung anggota Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Kelautan dan Perikanan ini, meminta Komisi DPR untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan dengan memanggil menteri terkait.

“Ya harus dipanggil itu Menteri Kelautan dan Perikanan. Penerapan kebijakan harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi banyak pelaku usaha yang sudah menolak ini,” tegasnya.

Dia pun mengendus ada sesuatu tekanan di balik kebijakan yang bermasalah ini.

“Biasanya, kebijakan yang bermasalah di rakyat, itu selalu ada tekanan, baik asing atau pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang hanya dinikmati segelintir orang. Nah, maka itu harus dibuktikan, paling tidak di depan wakil rakyat kita di DPR,” imbuhnya.

“Jadi saya minta DPR harus proaktif terkait masalah ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nelayan kita dan pengelolaan laut kita,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tak ada satupun Anggota Komisi IV DPR yang berkomentar soal kebijakan ini. Mereka bungkam seakan tidak terjadi masalah.   

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya