Gibran Maju Cawapres, PPP Minta Publik Kontrol Potensi Abuse of Power Aparat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta publik ikut mengontrol potensi adanya kesewenang-wenangan aparat negara menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon presiden tertentu.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy menyoal didapuknya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di 2024, Senin (23/10).

Pria yang akrab disapa Romy ini memandang, majunya Gibran tidak terlepas dari intervensi Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk ikut menjaga adanya kecurangan saat pemilu.

“Begitupun, karena Mas Gibran ini putra presiden, yang secara emosional tentu sulit mempercayai dukungan presiden tidak melekat untuk putranya,”ujar Romy.

“Publik juga wajib mengontrol potensi abuse of power oknum aparat yang bisa digunakan untuk memenangkan Pemilu. Baik itu 271 Pj. kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Romy mengatakan KPU dan Bawaslu juga harus dikawal ketat, dan diminta untuk berpihak pada kelompok manapun.

“Khusus untuk penyelenggara pemilu, ini harus sangat dicermati keberpihakannya. Karena, adanya Nota Dinas yang terbit, menggantikan perubahan PKPU 19/2023 ditengarai sejumlah pakar sebagai melanggar ketentuan UU Pemilu,” ucapnya.

Meski demikian, Romy menyampaikan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih menjadi cawapres Prabowo.

“Apapun, selamat untuk Mas Gibran, karena ini menandai era baru peluang kiprah anak muda berusia di atas 21 tahun dalam politik nasional. Sekali lagi selamat!” tutupnya.