Berita

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar/Net

Dunia

Menlu Jaishankar: Hubungan India-Kanada Menghadapi Fase Sulit

SENIN, 23 OKTOBER 2023 | 15:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hubungan diplomatik antara Kanada dan India dilaporkan mengalami fase sulit setelah berbagai kebijakan yang dikeluarkan keduanya saling bertentangan.

Hal itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dalam sebuah tayangan video, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu (22/10).

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bulan menuduh agen New Delhi terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh di British Columbia.


India marah dan mengancam akan mencabut status diplomatik resmi mereka. Kanada merespon dengan menarik 41 diplomatnya dari India pada hari Kamis (19/10).

Jaishankar mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan India terhadap Kanada sejauh ini didasarkan pada prinsip diplomatik pada Konvensi Wina.

Menurut Jaishankar, saat ini hubungan bilateral keduanya sedang tindak baik-baik saja, karena intervensi Kanada terhadap kebijakan dalam negeri India.

“Hubungan saat ini sedang melalui fase yang sulit. Namun saya ingin mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi ada pada segmen tertentu dari politik Kanada dan kebijakan yang dihasilkan dari hal tersebut,” tegasnya.

Jaishankar juga mengatakan India telah berhenti mengeluarkan visa ke Kanada beberapa minggu lalu karena kekhawatiran atas keselamatan dan keamanan diplomatnya dalam berangkat kerja.

"India akan melanjutkan penerbitan visa jika ada kemajuan dalam keselamatan diplomatnya yang bekerja di sana," kata Jaishankar.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly menyebut sikap India tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya serta jelas-jelas melanggar konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik.

Sekitar dua juta warga Kanada, atau 5 persen dari populasi, merupakan keturunan India.

Sejauh ini India merupakan sumber pelajar asing terbesar di Kanada, mencakup sekitar 40 persen pemegang izin belajar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya