Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil/Ist

Politik

Kang Tamil Yakin MK Tolak Gugatan Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres

SENIN, 23 OKTOBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

 Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak gugatan batas usia maksimal capres-cawapres. Mengingat pada putusan sebelumnya, MK tidak mengabulkan batas usia minimal capres-cawapres diubah, melainkan hanya ditambah frasa hukumnya.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, dirinya meyakini bahwa MK akan menolak gugatan batas maksimal umur capres-cawapres menjadi 70 tahun.

"Premisnya jelas. Kenapa? Yang perlu publik ketahui, sampai hari ini MK tidak pernah memutus tentang syarat umur capres-cawapres untuk maju dalam kontestasi pemilihan," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/10).

Di mana, kata Kang Tamil, pada putusan sebelumnya, MK tidak mengubah syarat minimal usia capres-cawapres. Artinya, MK secara jelas tidak mengabulkan gugatan yang meminta agar usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Meskipun pada akhirnya MK menambah frasa tentang pernah menjabat sebagai kepala daerah.

"Jadi yang perlu publik ketahui dan perlu kita garisbawahi, MK tidak pernah mengabulkan putusan tentang umur capres-cawapres. Maka oleh sebab itu, saya berkeyakinan dan pasti bahwa putusan MK nanti tidak akan mengabulkan atau menolak gugatan tersebut," pungkas Kang Tamil.

MK pada hari ini dijadwalkan memutuskan gugatan batas maksimal umur capres-cawapres dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu.

MK akan memutuskan terhadap tiga perkara. Pertama, perkara yang diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, dengan nomor perkara 102/PUU-XXI/2023. Mereka meminta agar capres-cawapres yang berusia di atas 70 tahun tidak ikut serta dalam pilpres, sehingga diharapkan bisa dimuat dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Selain itu, para pemohon juga meminta agar MK mengubah bunyi Pasal 169 huruf d, yang pada intinya memasukkan syarat bagi capres-cawapres tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat, dan terlibat dalam tragedi kerusuhan 1998.

Adapun dua gugatan serupa terkait pembatasan usia maksimal capres-cawapres, diajukan Gulfino Guevarrato yang tercatat dengan perkara nomor 104/PUU-XXI/2023. Ditambah, perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan Rudy Hartono.

Dalam gugatannya, Gulfino meminta MK mengubah bunyi Pasal 169 huruf n dengan menambah frasa "dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali". Selain itu, dia juga meminta agar Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah menjadi batas usia minimum capres-cawapres 21 tahun, dan maksimalnya 65 tahun.

Sementara gugatan Rudy, memohon kepada MK agar membatasi usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun.



Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

UPDATE

Partai Nasdem Komitmen Jadi Rumah Besar Politik Perempuan

Jumat, 21 Juni 2024 | 22:08

Picu PHK, Pakar Digital: Harusnya Merger Tokopedia-Tiktok Dari Awal Tidak Boleh

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:56

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:52

Sultan Palembang Hingga Mantan Kabareskrim Susno Duadji Hadiri Nobar Perdana Film 'Dul Muluk dan Dul Malik'

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:47

Komitmen Pemprov Sumut, Stunting Turun Diangka 14 Persen Tahun 2024

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:43

Praktik KKN Terang-terangan Jadi Awal yang Buruk Bagi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:34

Jelang PON 2024, Pemko Banda Aceh Bakal Tertibkan Pengemis

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:31

Pemain Judi Online Capai 2,3 Juta Orang, Kabareskrim: Kita Masukkan Penjara, Nanti Penjara Penuh

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:18

Sekretaris Gapeksindo Sumut: Calon Pemimpin Perlu Paham Dunia Konstruksi

Jumat, 21 Juni 2024 | 21:04

Kepala Desa “Diamankan” ke Hotel Merdeka untuk Menangkan Kepala Daerah di Jateng?

Jumat, 21 Juni 2024 | 20:56

Selengkapnya