Berita

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya di Pilpres 2024 di Jalan Kartanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu malam (22/10)/Ist

Politik

Percepatan Deklarasi Gibran, Strategi Prabowo Perang Lawan PDIP

SENIN, 23 OKTOBER 2023 | 09:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Percepatan deklarasi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan bagian dari stategi perang politik melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Demikian pendapat yang disampaikan analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/10).

“Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni Pilpres 2024,” kata Ginting.


Pertempuran politik, lanjut Ginting, dipimpin calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan.

Hasilnya, Prabowo berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai cawapres bagi capres KIM itu.

“Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP. Itu sama saja Gibran telah lompat pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” kata Ginting. 

Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Sekarang relawan Jokowi itu kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo," pungkas Ginting.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya