Berita

CEO Senopati Syndicate, Raylis Sumitra, saat berbicara di hadapan narasumber diskusi/Ist

Politik

Senopati Syndicate: Gibran Resmi Cawapres Prabowo, Perang Dingin Jokowi-Megawati Dideklarasikan

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 20:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perang dingin antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mulai dideklarasikan begitu Gibran Rakabuming Raka resmi sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Menurut CEO Senopati Syndicate, Raylis Sumitra, bila Pilpres 2024 mengusung tiga pasangan, dan Gibran menjadi salah satu calonnya, maka perang dingin antara Jokowi dan Megawati sudah dideklarasikan.

Peran dingin itu diistilahkan Raylis sebagai peperangan kekuatan Blok Barat yang dipimpin Amerika, dan Blok Timur dipimpin Uni Soviet.


"Perang dingin, terjadi persaingan banyak aspek untuk mempengaruhi politik dunia dari dua negara yang mengklaim sebagai pemenang perang dunia kedua. Amerika dan Uni Soviet adalah pemenang perang dunia kedua itu," kata Raylis, saat membuka diskusi bertajuk "Arus Balik Pendukung Jokowi", yang diselenggarakan Senopati Syndicate, di Cafe Playmaker, Jalan H Agus Salim 2, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu sore (22/10).

Raylis juga menjelaskan, Jokowi merupakan pemegang kekuasaan dua periode. Selain didukung kekuatan partai politik, juga para relawan militan.

Sementara Megawati merupakan pimpinan Parpol tertinggi perolehan suara di Pemilu 2014 dan 2019. Bahkan PDIP juga memiliki pendukung militan dari ideologi Marhaen yang diusung Soekarno.

"Perang dingin antara Jokowi dan Megawati akan menentukan apakah perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 akan tetap unggul di antara Parpol lain atau malah menyusut, akibat dari perang dingin itu," katanya.

Dia meyakini, perang dingin memang tidak menciptakan bentrokan besar, tetapi kemenangan perang ditentukan oleh aliansi dukungan Parpol maupun non-Parpol.

"Termasuk narasi negatif atau positif, dan kekuatan ekonomi," tambahnya.

Apalagi, kata Raylis, koalisi Parpol pada Pemilu 2024 masih didominasi para pendukung Jokowi di pemerintahan. Di mana pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung Partai Nasdem dan PKB, yang masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi sampai 2024.

Kemudian Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo, juga masih menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi. Sedangkan Parpol pengusung Ganjar Pranowo, PDIP, merupakan partai Jokowi.

Bahkan, pendamping Ganjar, Mahfud MD, merupakan orang yang sebelumnya direstui Megawati untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, meskipun kandas dan digantikan Maruf Amin.

"Dan sampai laporan ini dikeluarkan, belum ada pernyataan resmi dari tiga pasangan Capres yang menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi," pungkas Raylis.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya