Berita

CEO Senopati Syndicate, Raylis Sumitra, saat berbicara di hadapan narasumber diskusi/Ist

Politik

Senopati Syndicate: Gibran Resmi Cawapres Prabowo, Perang Dingin Jokowi-Megawati Dideklarasikan

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 20:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perang dingin antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mulai dideklarasikan begitu Gibran Rakabuming Raka resmi sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Menurut CEO Senopati Syndicate, Raylis Sumitra, bila Pilpres 2024 mengusung tiga pasangan, dan Gibran menjadi salah satu calonnya, maka perang dingin antara Jokowi dan Megawati sudah dideklarasikan.

Peran dingin itu diistilahkan Raylis sebagai peperangan kekuatan Blok Barat yang dipimpin Amerika, dan Blok Timur dipimpin Uni Soviet.


"Perang dingin, terjadi persaingan banyak aspek untuk mempengaruhi politik dunia dari dua negara yang mengklaim sebagai pemenang perang dunia kedua. Amerika dan Uni Soviet adalah pemenang perang dunia kedua itu," kata Raylis, saat membuka diskusi bertajuk "Arus Balik Pendukung Jokowi", yang diselenggarakan Senopati Syndicate, di Cafe Playmaker, Jalan H Agus Salim 2, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu sore (22/10).

Raylis juga menjelaskan, Jokowi merupakan pemegang kekuasaan dua periode. Selain didukung kekuatan partai politik, juga para relawan militan.

Sementara Megawati merupakan pimpinan Parpol tertinggi perolehan suara di Pemilu 2014 dan 2019. Bahkan PDIP juga memiliki pendukung militan dari ideologi Marhaen yang diusung Soekarno.

"Perang dingin antara Jokowi dan Megawati akan menentukan apakah perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 akan tetap unggul di antara Parpol lain atau malah menyusut, akibat dari perang dingin itu," katanya.

Dia meyakini, perang dingin memang tidak menciptakan bentrokan besar, tetapi kemenangan perang ditentukan oleh aliansi dukungan Parpol maupun non-Parpol.

"Termasuk narasi negatif atau positif, dan kekuatan ekonomi," tambahnya.

Apalagi, kata Raylis, koalisi Parpol pada Pemilu 2024 masih didominasi para pendukung Jokowi di pemerintahan. Di mana pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung Partai Nasdem dan PKB, yang masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi sampai 2024.

Kemudian Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo, juga masih menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi. Sedangkan Parpol pengusung Ganjar Pranowo, PDIP, merupakan partai Jokowi.

Bahkan, pendamping Ganjar, Mahfud MD, merupakan orang yang sebelumnya direstui Megawati untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, meskipun kandas dan digantikan Maruf Amin.

"Dan sampai laporan ini dikeluarkan, belum ada pernyataan resmi dari tiga pasangan Capres yang menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi," pungkas Raylis.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya