Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Lobi Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10)/RMOL

Politik

Bawaslu Tekankan TNI Harus Netral saat Periksa Bakal Paslon

MINGGU, 22 OKTOBER 2023 | 00:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memeriksa bakal pasangan calon (bapaslon) presiden dan wakil presiden, ditekankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pasalnya, tim pemeriksa yang dibentuk pihak Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto menuai sorotan publik terkait netralitasnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, saat mengawasi prosesi tes kesehatan bapaslon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Lobi Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).


"Yang sekarang periksa kan tim dokter RSPAD, dan banyak yang tentara nasional dan bahkan (berlatar belakang) dokter," ujar Bagja.

Dia menjelaskan, dalam UU 7/2017 tentang Pemilu ditegaskan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri. Sehingga, dia meminta agar tes kesehatan tidak menunjukkan keberpihakan dan pada akhirnya menimbulkan dugaan pelanggaran pemilu.

"TNI dan Polri enggak boleh memilih. Maka di situ sudah independen seharusnya. Maka sudah bisa kita jawab pasti Independen," tuturnya.

Lebih lanjut, Bagja yang telah menjabat dua periode sebagai Anggota Bawaslu RI memastikan, hasil tes kesehatan bapaslon presiden dan wakil presiden ditentukan tim dokter RSPAD Gatot Subroto.

Namun hingga saat ini, Bagja mengaku belum mendapat indikator-indikator yang menjadi ukuran dalam menentukan kelolosan bapaslon presiden dan wakil presiden dalam tes kesehatan.

"Nanti tim dokter lapor KPU untuk menentukan, apakah lolos tes kesehatan atau tidak," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya