Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Dunia yang Baru Tengah Dibangun

SABTU, 21 OKTOBER 2023 | 10:49 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

MESKI ada banyak distorsi, ada Covid-19, ada perang di sana-sini, tapi pembangunan dunia yang baru “To build the world a new” telah dibangun. Memang ini melanjutkan komitmen lama semua, di atas prinsip saling ketergantungan satu sama lainnya, saling membutuhkan satu sama lainya.

Dunia tengah mengalami masalah yang sama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, mayoritas dengan daya beli yang rendah, over produksi barang dan jasa di semua lini, pasar yang semakin sempit, dan seterusnya.

Dunia yang baru juga mengalami masalah yang sama, uang dan modal terkonsentrasi pada segelintir manusia, dan sebagian besar yang lain masih kelaparan.


Uang yang banyak tapi disembunyikan di tempat-tempat rahasia dikarenakan diperoleh dengan cara-cara yang kotor untuk menghindari pajak dan digunakan untuk kegiatan yang merusak.

Keberlanjutan dunia yang baru dibangun di atas tiga usaha utama memperbaiki lingkungan hidup, mentransparankan keuangan, dan menginklusifkan ekonomi dengan mengarusutamakan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya sebagai konsumen, namun sebagai subyek ekonomi, sebagai pelaku yang terlibat aktif.

Tampaknya ideal, karena tanpa ketiga pilar itu, maka kerusakan alam akan terus berlanjut dengan cepat, makin parah, uang semakin terkonsentrasi sebagai uang kotor pada segelintir orang dan ketimpangan ekonomi akan semakin lebar. Dunia berhenti stagnan.

Usaha besar dengan mengubah haluan belanja global pada energi bersih, dengan mengerahkan semua institusi keuangan, lembaga perbankan insurance, dan keseluruhan sektor keuangan. Perbankkan konvensional akan mendapatkan dana atas komitmen mereka kepada transisi energi.

Dengan demikian, maka tidak akan leluasa lagi membiayai kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Demikian juga dengan perusahaan dan negara akan berada pada jalur yang sama. Aliran uang investasi luar negeri, utang luar negeri akan ditentukan oleh seberapa besar alokasi bagi pemulihan lingkungan hidup.

Pembiayaan global akan melalui jalur-jalur digital, dibelanjakan secara transparan, dengan pelaporan yang akurat dalam dunia digital. Ini adalah era ultra transparan belanja perusahaan, belanja publik akan terbuka secara kasat mata dan menjadi dasar penilaian publik pada pencapaian pemerintahan dan perusahaan yang mengelola dan membelanjakan dana publik.

Sumber daya ekonomi global semua tidak dapat lagi disembunyikan, seberapa besar semuanya dialokasikan pada pelibatan masyarakat menjadi dasar bahwa negara dan perusahaan telah dikelola secara berkelanjutan dan transparan.

Seluruh kegiatan akan dijalankan secara inklusif, di mana semua usaha harus berdasarkan prinsip people centered. Semua sudah mandatori, kalau tidak mau, maka kantong pemerintah dan perusahaan akan kering kerontang.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya