Berita

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustofa, saat Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024/Ist

Politik

Masa Kampanye Pilpres 2024 Lebih Pendek, Nasdem Jabar Terus Perkuat Struktur Partai

SABTU, 21 OKTOBER 2023 | 06:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masa kampanye Pemilu Serentak 2024 berlangsung cukup singkat. Hanya 75 hari saja. Untuk itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat meminta para calon legislatif (caleg) segera melakukan akselerasi aktivitas sosialisasi.

Nasdem Jabar menginginkan adanya penguatan struktur dan tokoh partai, selain memenangkan Pemilu Serentak 2024.

Berbeda dengan Pemilu 2019 di mana masa kampanye berlangsung selama 150 hari, pada Pemilu Serentak 2024 masa kampanye hanya 75 hari.


Hal itu telah disepakati antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bawaslu, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga lahir PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustofa mengatakan, masa kampanye akan berlangsung pada 24 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Maka dari itu, dalam tiga bulan setengah ke depan, Nasdem Jabar menginginkan struktur partai melakukan konsolidasi lebih masif, terstruktur, serta sistemik.

"Kita minta struktur partai melakukan konsolidasi dengan intensitas yang tinggi jadi penting mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan, dan mensinergikan semua kekuatan partai yang ada di DPD-nya masing-masing agar menjadi kekuatan kolektif," ucap Kang Saan diwartakan Kantor Berita RMOLLJabar, Jumat (20/10).

Selain jajaran struktur partai mulai dari tingkat DPW hingga DPD, Saan juga meminta para Caleg melakukan percepatan berkenaan sosialisasi mengingat waktu kampanye untuk Pemilu 2024 terhitung pendek. Para Caleg dari Partai Nascem harus segera melakukan akselerasi terkait berbagai aktivitas sosialisasi di Dapil-nya masing-masing.

"Caleg mulai berkolaborasi dan memetakan untuk di tingkat TPS. Jadi Caleg dan struktur partai harus sudah mulai berkolaborasi, bersinergi, untuk memperkuat TPS, jadi sekarang kita minta mereka bekerja di level TPS," ujarnya.

Diakui Kang Saan, Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu ketiga yang akan diikuti Partai Nasdem. Oleh karena itu, mengingat Partai Nasdem yang terbentuk pada 26 Juli 2011 terbilang partai baru yang baru dua kali ikut Pemilu, proses penguatan struktur dan proses ketokohan partai yang belum relatif kuat harus segera diperkokoh.

"Makanya kita sekarang melakukan penguatan terhadap struktur dan juga melakukan penguatan terhadap tokoh-tokoh partai di semua tingkatan, agar nanti dari sisi ketokohan dan sisi struktur menjadi semakin stabil," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya