Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Kawal Pesta Demokrasi, Koalisi Perubahan Bentuk Badan Advokasi Hukum

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 20:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Semua pihak diminta tidak menggunakan politik kebencian dalam kontestasi Pemilu 2024. Perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam kontestasi.

“Kita berbeda pilihan dalam Pemilu, tapi kita berkawan sebagai anak-anak bangsa Indonesia," kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, lewat keterangan resminya, Jumat (20/10).

dia juga mengatakan, perbedaan merupakan keniscayaan. Namun selama ini kerap disalahartikan, bahkan menggunakan politik kebencian hingga penyulut perpecahan antar anak bangsa.


“Untuk itu, Anies-Muhaimin dan partai-partai pengusung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyampaikan kepada rakyat, bahwa kita bergerak bersama-sama menjaga pasangan kita, tidak menggunakan politik kebencian,” tegasnya.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan, lanjut Willy, juga telah membangun badan advokasi hukum untuk mengawal proses pesta demokrasi lima tahunan Pemilu 2024.

“Badan advokasi ini bakal ikut bersama-sama mengawal proses ini secara demokratis, transparan dan akuntabel. Inilah komitmen politik kami bersama Koalisi Perubahan,” pungkas Willy.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya