Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Survei: Suara PDIP Masih Sangat Bergantung kepada Jokowi

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih sangat bergantung kepada sosok Presiden Joko Widodo.

Saat dukungan kepada Jokowi meningkat, maka berdampak positif bagi PDIP. Begitupun sebaliknya, penurunan dukungan terhadap Jokowi juga berpengaruh signifikan terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini.

Demikian temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 2 sampai 10 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.200 responden.


Secara umum, PDIP menjadi partai tertinggi dengan meraup dukungan mencapai 22,3 persen. Posisi kedua ada Gerindra dengan 16,9 persen, Golkar 9,1 persen, dan PKB 8,1 persen.

Menyusul ada Nasdem dengan 6,9 persen, PKS 5,7 persen, PAN 4,5 persen, dan Demokrat 4,3 persen.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, ada dua alasan utama PDIP tertinggi. Pertama, yakni karena masyarakat terbiasa memilih PDIP. Angkanya mencapai 27,3 persen, dari basis 19,3 persen responden.

Alasan kedua, publik memilih PDIP karena suka dengan Jokowi. Angkanya mencapai 21,9 persen, dari basis 6 persen masyarakat.

“Ini menandakan jika popularitas Jokowi kurang baik, efeknya langsung ke PDIP juga,” kata Burhanuddin dalam merilis survei bertajuk ‘Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024’ secara virtual, Jumat (20/10).

Melihat tren dukungan terhadap PDIP, sejatinya ada penurunan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada survei Indikator Politik bulan Agustus tahun ini, PDIP meraup 26 persen, sementara pada survei kali ini menurun menjadi 22,3 persen.

“Ada korelasi positif dari tingginya kepuasan publik kepada Jokowi, berdampak pada menguatnya dukungan untuk PDIP. Begitu juga sebaliknya,” tutup Burhanuddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya