Berita

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi /Net

Bisnis

Kendalikan Inflasi Daerah, Bapanas Dorong Provinsi Sumatera Barat Segera Realisasi Penyerapan Anggaran

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen untuk mengerahkan segala daya dan bekerja sama dengan pemerintah daerah demi mewujudkan stabilisasi harga pangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas (Kabiro PKH) Bapanas Risfaheri pada rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Padang, Kamis (19/10).

“Sebagaimana arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang menekankan agar inflasi ditangani secara intens dan berkesinambungan, berbagai program strategis dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, harus mengoptimalkan kerja sama antardaerah," kata Risfaheri, seperti dimuat situs Bapanas.


"Unsur kolaborasi memegang peranan penting karena kita tidak bisa tangani secara parsial saja,” ujarnya.

Ia mengatakan, telah banyak program strategis dalam rangka pengendalian inflasi pangan yang dijalankan oleh Bapanas, misalnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Sampai 16 Oktober, beras SPHP telah disalurkan di Sumatera Barat mencapai 13,5 juta kg. Lalu untuk GPM di Sumatera Barat telah ada alokasi sebanyak 13 kali menggunakan dana dekontrasi ABT SPHP 2023 dan terdapat 2 kali alokasi dari pusat untuk 6 kabupaten kota di provinsi ini," katanya.

"Sementara FDP di 2023 ini sudah ada realisasi mobilisasi pangan dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 13 ribu kg,” lanjut Risfaheri.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Berat dihimbau untuk dapat menyegerakan realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi yang bersumber dari Bapanas ,terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Provinsi dengan realisasi penyerapan yang rendah, anggarannya akan direalokasi ke provinsi lain dan pada 2024 akan dikurangi alokasi anggarannya.

Pada kegiatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyikapi dampak El Nino yang ada di Indonesia dan kemudian juga menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan sehingga tidak terjadi kekurangan pangan.

''Kita juga berharap produksi tanaman pangan melalui pengaturan cocok tanam dan optimalisasi pengairan air agar dapat meningkatkan jumlah cadangan pangan beras dan jagung, serta ke depannya tentu adalah sinergi dan kerja sama antardaerah," ujar Mahyeldi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Barat pada September 2023 mengalami inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 1,94 persen dan secara secara bulanan (month to month) mengalami inflasi 0,13 persen.

Penyumbang inflasi bulanan berasal dari pangan antara lain beras, ikan cakalang, dan daging ayam ras.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya