Berita

Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kawal Demokrasi menggelar demonstrasi dengan tuntutan profesionalitas KPU RI/Ist

Nusantara

Aksi Turun Jalan, Mahasiswa: KPU Bukan Boneka Keluarga!

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 15:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi demonstrasi digelar mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi kawal Reformasi (FMD Reformasi) untuk menuntut profesionalitas KPU RI dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.

Aksi tersebut sebelumnya akan dilakukan di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun karena ada sterilisasi, aksi berpindah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Dalam aksinya, massa menuntut profesionalitas KPU RI, khususnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.


KPU RI, tuntut massa, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah sebelum merevisi peraturan KPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK.

"KPU harus profesional tegas menolak bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Putusan MK tidak bisa langsung dieksekusi tanpa adanya proses perubahan PKPU," kata koordinator aksi, Faisal Ngabalin.

Jika KPU tetap menerima dan meloloskan calon yang tidak cukup syarat, maka patut dicurigai lembaga pimpinan Hasyim Asyari itu cacat hukum.

"KPU bukan boneka keluarga, KPU jangan ikutan edan seperti MK yang mengakali konstitusi. Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," tuturnya.

FMD Reformasi khawatir jika tahapan tersebut tidak dilaksanakan KPU, putusan MK yang baru berpotensi melahirkan politik dinasti.

"Kami ingatkan, ada amanat reformasi untuk menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. Jangan khianati itu, tolak segala bentuk tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, FMD Reformasi juga mendesak Ketua MK, Anwar Usman mundur dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan amanah konstitusi sebagaimana mestinya.

"Kami butuh sosok negarawan untuk memimpin MK, bukan paman seseorang," tandasnya.

Sejumlah spanduk dan atribut turut dibentangkan massa saat menggelar aksi. Salah satunya spanduk berukuran besar dengan tulisan "KPU bukan boneka keluarga, tolak calon titipan istana".

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya