Berita

Kementerian Luar Negeri bersama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menyelenggarakan Pelatihan Terapan Perikanan Pesisir bagi Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG)/Net.

Bisnis

Cetak Pekerja Andal, Indonesia Beri Pelatihan Perikanan Terapan kepada Negara Anggota MSG

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 13:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL. Kementerian Luar Negeri bersama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menyelenggarakan Pelatihan Terapan Perikanan Pesisir bagi Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pelatihan yang akan berlangsung selama sepekan di Ambon telah resmi dibuka Selasa (17/10) akan diikuti oleh empat negara anggota MSG, termasuk Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Vanuatu.

Berbicara pada pembukaan acara, Lilly A. Pregiwati, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap pelatihan ini dapat berorientasi pada aksi bersama serta menciptakan jejaring yang kuat antara Indonesia dan MSG untuk isu kelautan dan perikanan.


“Perikanan pesisir di Pasifik memegang peran penting bagi pembangunan yang berkelanjutan," kata Lily yang hadir secara daring, seperti dikutip dari situs Kemenlu, Kamis (19/10).

Direktur Jenderal MSG, Leonard Louma, yang secara khusus hadir pada acara pembukaan, menegaskan bahwa kehadirannya yang kedua kali ini untuk menekankan betapa pentingnya pelatihan ini bagi negara-negara Melanesia.

Beliau juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali kedua Indonesia memberi pelatihan kapasitas bidang perikanan kepada MSG.

"Pelatihan ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi pengusaha UKM masyarakat pesisir dan para pejabat di kementerian atau departemen bidang perikanan negara-negara MSG," kata Louma.

Louma juga menyatakan bahwa ia percaya Indonesia akan selalu menjadi mitra pembangunan MSG dalam mengelola kesejahteraan bersama.

Selama pelatihan, 6 orang peserta yang berasal dari Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Vanuatu tersebut akan diberikan sejumlah materi teori dan praktik pemanfaatan sumber daya pesisir, baik untuk tujuan menunjang perekonomian masyarakat maupun untuk menyusun regulasi dan administrasi perikanan di negara-negara asalnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya