Yusril: MK Mestinya Tolak Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan akan memutus Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang meminta agar MK membatasi usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.

Jika permohonan pengujian terhadap Pasal 167 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu itu dikabulkan, putusan ini akan menutup peluang Prabowo Subianto, yang kini berusia 73 tahun, untuk menjadi calon Presiden dalam Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa masalah penetapan usia dalam jabatan apapun, adalah ranah pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR.

Menurut Yusril, tidak ada isu konstitusional dalam hal ini, karena berapapun batas usia yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang seseorang sudah dewasa menurut hukum.

“MK seyogianya memegang teguh asas ini, agar tidak menciptakan putusan kontroversial dan problematik, mengingat putusan MK itu bersifat final dan mengikat,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10).

Menjawab pertanyaan apakah pendapatnya itu adalah pendapat akademis atau ada unsur kepentingan politik di dalamnya, mengingat PBB yang diketuai Yusril adalah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), Yusril menyebut bahwa pendapatnya itu paralel, baik dari sudut pandang akademik maupun dari sudut pandang kepentingan politik.

Ditegaskan Yusril, tugas dirinya di KIM adalah menjaga dan memastikan agar konstitusi dan hukum ditegakkan dengan adil dan benar. Politik tetap harus berjalan di atas rel hukum dan konstitusi. Hal seperti itu berulangkali ditegaskan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

“Koalisi Indonesia Maju bertekad menegakkan hukum dan konstitusi secara adil dan jujur, agar mampu mensejahterakan rakyat dan mencapai target Indonesia Emas di Tahun 2045,” demikian Yusril.