Berita

Pemerhati politik dan hukum Muara Karta/Ist

Politik

Nasib Politik Prabowo seperti Film Warkop: Maju Kena Mundur Kena

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejak Kamis kemarin (19/10), KPU RI sudah membuka pendaftaran capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.

Namun sayangnya, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal memilih siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya.

Sedangkan dua nama capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah mengumumkan bakal cawapresnya masing-masing.


Ganjar menggandeng Mahfud MD, sementara Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

"Saya dulu pernah pernah menyarankan Gerindra agar Prabowo menarik Mahfud MD, tapi nggak direspons," kata pemerhati politik dan hukum Muara Karta saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/10).

Sebab, lanjut Karta, Prabowo sangat ketergantungan dengan pamor Presiden Joko Widodo, sehingga memaksakan diri menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya.

"Caranya ya dengan bermain-main dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dipimpin pamannya Gibran, Anwar Usman. Ini jelas merusak konstelasi politik nasional," kata Karta yang merupakan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).

Karta menilai nasib politik Prabowo sekarang ini mirip film Warkop DKI berjudul Maju Kena Mundur Kena.

Pasalnya, menurut Karta, rasa simpatik rakyat ke Gibran langsung merosot tajam pasca putusan MK kemarin.

"Tetapi sudah terlanjur, bila Gibran masuk atau tidak masuk cawapres, ini menjadi rusak untuk mencari simpatik rakyat. Maju kena mundur kena," kata Karta.

Oleh karena itulah, sambung Karta, diperlukan strategi cerdas untuk menaikkan elektabilitas Prabowo dan Gibran.

"Prabowo dan Gibran mesti benar-benar turun merangkul rakyat di lapangan. Karena modal senyum-senyum saja sudah nggak laku," demikian Karta.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya