Berita

Pemerhati politik dan hukum Muara Karta/Ist

Politik

Nasib Politik Prabowo seperti Film Warkop: Maju Kena Mundur Kena

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejak Kamis kemarin (19/10), KPU RI sudah membuka pendaftaran capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.

Namun sayangnya, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal memilih siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya.

Sedangkan dua nama capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah mengumumkan bakal cawapresnya masing-masing.


Ganjar menggandeng Mahfud MD, sementara Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

"Saya dulu pernah pernah menyarankan Gerindra agar Prabowo menarik Mahfud MD, tapi nggak direspons," kata pemerhati politik dan hukum Muara Karta saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/10).

Sebab, lanjut Karta, Prabowo sangat ketergantungan dengan pamor Presiden Joko Widodo, sehingga memaksakan diri menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapresnya.

"Caranya ya dengan bermain-main dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dipimpin pamannya Gibran, Anwar Usman. Ini jelas merusak konstelasi politik nasional," kata Karta yang merupakan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).

Karta menilai nasib politik Prabowo sekarang ini mirip film Warkop DKI berjudul Maju Kena Mundur Kena.

Pasalnya, menurut Karta, rasa simpatik rakyat ke Gibran langsung merosot tajam pasca putusan MK kemarin.

"Tetapi sudah terlanjur, bila Gibran masuk atau tidak masuk cawapres, ini menjadi rusak untuk mencari simpatik rakyat. Maju kena mundur kena," kata Karta.

Oleh karena itulah, sambung Karta, diperlukan strategi cerdas untuk menaikkan elektabilitas Prabowo dan Gibran.

"Prabowo dan Gibran mesti benar-benar turun merangkul rakyat di lapangan. Karena modal senyum-senyum saja sudah nggak laku," demikian Karta.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya