DPRD Bogor Minta Pengawasan Perlindungan Anak Ditingkatkan

DPRD Kota Bogor menggelar audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor.

Audiensi dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.

Dalam audiensi itu, Dadang meminta penjelasan terkait data pemenuhan hak anak dan perlindungan anak kepada KPAID Kota Bogor. Sebab, menurut Dadang, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat Kota Bogor memiliki visi dan misi menjadikan Kota Bogor Ramah Keluarga.

“Kami minta masukan dan  rekomendasi yang sekiranya sudah dirumuskan oleh KPAID Kota Bogor dalam membangun ekosistem pemenuhan hak dan perlindungan anak dari hulu sampai hilir,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10).

Nantinya, masukan dari KPAID Kota Bogor ini, kata Dadang akan dijadikan bahan evaluasi terhadap program kerja yang dilakukan oleh Pemkot Bogor selama 4 tahun ini. Tujuannya adalah untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan memaksimalkan kebutuhan tumbuh kembang anak.

“Apabila pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan baik. Maka perlindungan anak akan dengan sendirinya berjalan dengan baik pula,” ungkap Dadang.

Sementara itu, Akhmad Saeful Bakhri menilai, untuk mencapai Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor harus memulai dari pemenuhan hak anak. Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan didalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibahas di masa sidang mendatang.

Tak hanya itu, Gus M juga meminta KPAID Kota Bogor untuk meningkatkan perlindungan anak dengan menggandeng Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI). Sehingga output yang diberikan oleh APSAI tidak hanya sekedar rapat kerja, namun ada program nyata yang bisa dijalankan.

“KPAID harus punya data-data tersebut agar bisa merusmuskan strategi dan program kerja baik di internal maupun di Pemkot Bogor. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam menangani masalah ini,” tutup Gus M.