Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Korsel Benarkan Laporan Deportasi Ratusan Pembelot Korut oleh China

KAMIS, 19 OKTOBER 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Selatan mengonfirmasi laporan sejumlah kelompok hak asasi manusia terkait deportasi paksa yang dilakukan pemerintah China terhadap sejumlah besar pembelot Korea Utara.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyebut sejumlah besar warga Korea Utara tampaknya telah dipulangkan dari tiga provinsi di timur laut China.

"Pemerintah kami menyesali situasi ini dan mengangkat masalah ini secara serius dengan China, menekankan posisi kami," kata jurubicara Kementerian Unifikasi Koo Byoung-sam, seperti dikutip France24, Kamis (19/10).


Pernyataan Kementerian Unifikasi Korea Selatan ini muncul setelah Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa Beijing sudah memulangkan secara paksa lebih dari 500 pembelot Korea Utara.

“Posisi Korea Selatan adalah bahwa dalam keadaan apa pun para pembelot Korea Utara yang tinggal di luar negeri tidak boleh dipulangkan secara paksa ke Korea Utara di luar keinginan bebas mereka," jelas Koo Byoung-sam.

Sementara itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menolak untuk menanggapi laporan tersebut. Ia mengatakan pihaknya tidak mengakui apa yang disebut sebagai pembelot Korea Utara.

"China selalu menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab terhadap orang-orang RRDK (Korea Utara) yang memasuki China secara ilegal karena alasan ekonomi, dan terus menangani mereka dengan baik sesuai dengan prinsip gabungan hukum dalam negeri, hukum internasional, dan paham kemanusiaan,” ujarnya.

Pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara, Elizabeth Salmon, memperkirakan sekitar 2.000 pembelot Korea Utara saat ini ditahan di China.

Berdasarkan protokol perbatasan bilateral tahun 1986, warga Korea Utara tidak diizinkan mencari suaka atau pemukiman kembali di China, dan malah dideportasi kembali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya