Korea Selatan mengonfirmasi laporan sejumlah kelompok hak asasi manusia terkait deportasi paksa yang dilakukan pemerintah China terhadap sejumlah besar pembelot Korea Utara.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyebut sejumlah besar warga Korea Utara tampaknya telah dipulangkan dari tiga provinsi di timur laut China.
"Pemerintah kami menyesali situasi ini dan mengangkat masalah ini secara serius dengan China, menekankan posisi kami," kata jurubicara Kementerian Unifikasi Koo Byoung-sam, seperti dikutip
France24, Kamis (19/10).
Pernyataan Kementerian Unifikasi Korea Selatan ini muncul setelah Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa Beijing sudah memulangkan secara paksa lebih dari 500 pembelot Korea Utara.
“Posisi Korea Selatan adalah bahwa dalam keadaan apa pun para pembelot Korea Utara yang tinggal di luar negeri tidak boleh dipulangkan secara paksa ke Korea Utara di luar keinginan bebas mereka," jelas Koo Byoung-sam.
Sementara itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menolak untuk menanggapi laporan tersebut. Ia mengatakan pihaknya tidak mengakui apa yang disebut sebagai pembelot Korea Utara.
"China selalu menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab terhadap orang-orang RRDK (Korea Utara) yang memasuki China secara ilegal karena alasan ekonomi, dan terus menangani mereka dengan baik sesuai dengan prinsip gabungan hukum dalam negeri, hukum internasional, dan paham kemanusiaan,” ujarnya.
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara, Elizabeth Salmon, memperkirakan sekitar 2.000 pembelot Korea Utara saat ini ditahan di China.
Berdasarkan protokol perbatasan bilateral tahun 1986, warga Korea Utara tidak diizinkan mencari suaka atau pemukiman kembali di China, dan malah dideportasi kembali.
