Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Masyarakat Indonesia Kehilangan Rp 15,09 Triliun Setiap Tahun untuk Biaya Penukaran Mata Uang Asing

KAMIS, 19 OKTOBER 2023 | 09:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bisnis remitansi di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat, dengan tingginya aktivitas pengiriman uang antarnegara oleh pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Namun, sayangnya dalam perkembangan tersebut, sebagian besar masyarakat tidak menyadari adanya biaya remitansi tersembunyi yang sebenarnya mereka bayarkan.

Hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global, Wise, bekerja sama dengan Capital Economics pada Juli 2023, mengungkapkan fakta bahwa ada biaya tersembunyi sebesar Rp 6,83 triliun dari total Rp 15,09 triliun transaksi layanan luar negeri.


“Masyarakat Indonesia kehilangan sekitar Rp 15,09 triliun setiap tahun untuk biaya penukaran mata uang asing, di mana sekitar Rp 6,83 triliun merupakan biaya yang disembunyikan dalam bentuk markup nilai tukar, pembayaran dan pembiayaan menggunakan kartu kredit,” kata Country Manager Wise Indonesia, Elian Ciptono, di Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Elian, biaya rata-rata pengiriman uang antar negara saat ini mencapai 6,3 persen. Ini berarti bahwa transfer uang setiap 1.000 dolar atau sekitar Rp 15 juta ke Indonesia, dikenakan biaya sekitar 63 dolar atau setara dengan sekitar Rp1 juta.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adanya biaya awal yang diungkapkan oleh penyedia layanan sering berbeda dengan biaya sebenarnya yang dikenakan. Penyedia disebut seringkali tidak menggunakan kurs tengah dan tidak mengungkapkan markup yang ditambahkan pada nilai tukar, yang menyebabkan konsumen tidak menyadari biaya tambahan ini.

Untuk itu, Wise, sebagai perusahaan yang mempromosikan transparansi dalam layanan pengiriman dan pengelolaan uang, meluncurkan kampanye #transparanbarengWise dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang biaya tersembunyi ini.

Dalam pernyataannya, Wise menyatakan bahwa mereka berharap dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekaligus berkontribusi pada tujuan jangka panjang untuk membantu individu dalam mengelola dan mengirim uang dengan cara yang cepat, ekonomis, dan transparan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya