Berita

Ilustrasi/Net

Global

Sudah Sangat Mendesak, PBB Perlu Direstrukturisasi

RABU, 18 OKTOBER 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 78 tahun berdiri, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinilai perlu merekonstruksi susunan organisasinya terutama di Dewan Keamanan (DK).

Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah perombakan PBB sangat dibutuhkan untuk membuatnya menjadi lebih demokratis.

Dikatakan Reza, saat ini pemilik hak veto di DK PBB masih timpang karena belum mewakili seluruh peradaban.


"Sudah sangat mendesak. Sudah harus direstrukturisasi dengan memikirkan peradaban yang tidak terwakili di DK PBB sekarang," tegasnya.

Reza mengatakan, pemilik hak veto saat ini seperti AS, Inggris, Prancis dan Rusia merupakan satu peradaban kulit putih. Sementara China mewakili mandarin.

Menurut Reza, harusnya peradaban berbasis keagamaan bisa mengisi salah satu kursi penting di DK PBB.

"Tidak ada perwakilan peradaban Islam. Padahal penduduk dunia 1,2 miliarnya adalah Muslim. Peradaban Hindu tidak terwakili walaupun dia memiliki umat 1 miliar di dunia," ujar Reza.

Mesir dinilai mampu mewakili peradaban Islam kuno dan terbesar di dunia.

Dia juga menyarankan agar PBB memasukkan negara dengan penduduk terbanyak, seperti India. Serta negara dengan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan dan peradaban dunia seperti Jepang, Australia, dan Jerman.

Reza berharap hak veto PBB bisa dihapuskan. Namun jika sulit, maka persetujuan dari hak veto sebelumnya baru bisa berjalan jika telah disetujui oleh lima pemilik veto yang baru.

"Ini bisa Mesir, Jepang, India, dan Australia, serta Jerman," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya