Lebih dari 78 tahun berdiri, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinilai perlu merekonstruksi susunan organisasinya terutama di Dewan Keamanan (DK).
Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah perombakan PBB sangat dibutuhkan untuk membuatnya menjadi lebih demokratis.
Dikatakan Reza, saat ini pemilik hak veto di DK PBB masih timpang karena belum mewakili seluruh peradaban.
"Sudah sangat mendesak. Sudah harus direstrukturisasi dengan memikirkan peradaban yang tidak terwakili di DK PBB sekarang," tegasnya.
Reza mengatakan, pemilik hak veto saat ini seperti AS, Inggris, Prancis dan Rusia merupakan satu peradaban kulit putih. Sementara China mewakili mandarin.
Menurut Reza, harusnya peradaban berbasis keagamaan bisa mengisi salah satu kursi penting di DK PBB.
"Tidak ada perwakilan peradaban Islam. Padahal penduduk dunia 1,2 miliarnya adalah Muslim. Peradaban Hindu tidak terwakili walaupun dia memiliki umat 1 miliar di dunia," ujar Reza.
Mesir dinilai mampu mewakili peradaban Islam kuno dan terbesar di dunia.
Dia juga menyarankan agar PBB memasukkan negara dengan penduduk terbanyak, seperti India. Serta negara dengan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan dan peradaban dunia seperti Jepang, Australia, dan Jerman.
Reza berharap hak veto PBB bisa dihapuskan. Namun jika sulit, maka persetujuan dari hak veto sebelumnya baru bisa berjalan jika telah disetujui oleh lima pemilik veto yang baru.
"Ini bisa Mesir, Jepang, India, dan Australia, serta Jerman," pungkasnya.