Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sudah Sangat Mendesak, PBB Perlu Direstrukturisasi

RABU, 18 OKTOBER 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 78 tahun berdiri, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinilai perlu merekonstruksi susunan organisasinya terutama di Dewan Keamanan (DK).

Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah perombakan PBB sangat dibutuhkan untuk membuatnya menjadi lebih demokratis.

Dikatakan Reza, saat ini pemilik hak veto di DK PBB masih timpang karena belum mewakili seluruh peradaban.


"Sudah sangat mendesak. Sudah harus direstrukturisasi dengan memikirkan peradaban yang tidak terwakili di DK PBB sekarang," tegasnya.

Reza mengatakan, pemilik hak veto saat ini seperti AS, Inggris, Prancis dan Rusia merupakan satu peradaban kulit putih. Sementara China mewakili mandarin.

Menurut Reza, harusnya peradaban berbasis keagamaan bisa mengisi salah satu kursi penting di DK PBB.

"Tidak ada perwakilan peradaban Islam. Padahal penduduk dunia 1,2 miliarnya adalah Muslim. Peradaban Hindu tidak terwakili walaupun dia memiliki umat 1 miliar di dunia," ujar Reza.

Mesir dinilai mampu mewakili peradaban Islam kuno dan terbesar di dunia.

Dia juga menyarankan agar PBB memasukkan negara dengan penduduk terbanyak, seperti India. Serta negara dengan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan dan peradaban dunia seperti Jepang, Australia, dan Jerman.

Reza berharap hak veto PBB bisa dihapuskan. Namun jika sulit, maka persetujuan dari hak veto sebelumnya baru bisa berjalan jika telah disetujui oleh lima pemilik veto yang baru.

"Ini bisa Mesir, Jepang, India, dan Australia, serta Jerman," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya