Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sudah Sangat Mendesak, PBB Perlu Direstrukturisasi

RABU, 18 OKTOBER 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 78 tahun berdiri, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinilai perlu merekonstruksi susunan organisasinya terutama di Dewan Keamanan (DK).

Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah perombakan PBB sangat dibutuhkan untuk membuatnya menjadi lebih demokratis.

Dikatakan Reza, saat ini pemilik hak veto di DK PBB masih timpang karena belum mewakili seluruh peradaban.


"Sudah sangat mendesak. Sudah harus direstrukturisasi dengan memikirkan peradaban yang tidak terwakili di DK PBB sekarang," tegasnya.

Reza mengatakan, pemilik hak veto saat ini seperti AS, Inggris, Prancis dan Rusia merupakan satu peradaban kulit putih. Sementara China mewakili mandarin.

Menurut Reza, harusnya peradaban berbasis keagamaan bisa mengisi salah satu kursi penting di DK PBB.

"Tidak ada perwakilan peradaban Islam. Padahal penduduk dunia 1,2 miliarnya adalah Muslim. Peradaban Hindu tidak terwakili walaupun dia memiliki umat 1 miliar di dunia," ujar Reza.

Mesir dinilai mampu mewakili peradaban Islam kuno dan terbesar di dunia.

Dia juga menyarankan agar PBB memasukkan negara dengan penduduk terbanyak, seperti India. Serta negara dengan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan dan peradaban dunia seperti Jepang, Australia, dan Jerman.

Reza berharap hak veto PBB bisa dihapuskan. Namun jika sulit, maka persetujuan dari hak veto sebelumnya baru bisa berjalan jika telah disetujui oleh lima pemilik veto yang baru.

"Ini bisa Mesir, Jepang, India, dan Australia, serta Jerman," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya