Indonesia Maritime Expo IME 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023/Ist
Pemerintah Indonesia terus menggenjot kemajuan industri maritim agar dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Dalam upaya tersebut, pemerintah telah menargetkan ekonomi maritim untuk bisa berkontribusi hingga 8,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025, dan diharapkan dapat terus meningkat menjadi 10,5 persen pada 2035 mendatang.
Sehingga, dalam rangka peringatan seratus tahun Indonesia pada tahun 2045, sektor tersebut nantinya diharapkan akan berkontribusi hingga 12,5 persen terhadap PDB nasional.
Menanggapi dorongan itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengaku senang ekonomi maritim dilirik untuk lebih berperan terhadap ekonomi nasional.
Meski begitu, dia juga menekankan bahwa pencapaian target-target tersebut akan menjadi sebuah tantangan besar.
"Target besar tersebut, bukan ditentukan apa yang kita kerjakan pada 2025, 2035 atau 2045, tetapi ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sekarang ini," kata Carmelita, saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Maritime Expo (IME) 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/10).
Menurutnya, butuh langkah-langkah besar yang harus dilakukan untuk mewujudkan industri maritim menjadi penopang ekonomi nasional.
Dalam pidatonya sebagai keynote speaker dalam Indonesia Maritime Expo (IME) 2023 di Jakarta, Carmelita menyoroti tiga langkah penting yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Pertama, Ketua INSA itu menekankan pentingnya pendirian
sea and coast guard sebagai badan yang akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini nantinya akan berperan dalam pengawasan dan penegakan peraturan di laut.
"Kehadiran
sea and coast guard penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan penjagaan laut dan pantai di Tanah Air. Sebab di dunia internasional begitulah kelazimannya. Namun ini harus benar-benar terwujud," katanya.
Kedua, pentingnya menjaga penerapan asas cabotage. Asas ini telah membantu meningkatkan jumlah armada pelayaran dan jumlah perusahaan pelayaran nasional.
Ia memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melemahkan atau mengubah asas yang juga diterapkan di banyak negara maju.
Ketiga, Carmelita menyoroti perlunya pemerintah mengadopsi kebijakan-kebijakan pro maritim yang telah terbukti berhasil di negara-negara maju. Ini termasuk kebijakan terkait pajak dan pembiayaan yang telah terbukti efektif dalam mendukung sektor maritim.
"Misalnya soal tax, soal pembiayaan, ini kita bisa tinggal lihat di negara-negara maju maupun negara tetangga yang memang sudah lebih baik dari kita," jelasnya.
Carmelita menegaskan bahwa Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik-praktik terbaik yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju dan tetangga yang telah lebih maju dalam sektor maritim.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi maritim Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan target-target ambisius yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
