Berita

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin/RMOL

Politik

Bukan Supervisi, Polda Metro Harusnya Serahkan Dumas Pemerasan ke Mabes Polri Agar Koordinasi dengan KPK

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 15:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polda Metro Jaya seharusnya menyerahkan pengaduan masyarakat soal dugaan pemerasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau kepada Mabes Polri untuk kemudian berkoordinasi dengan KPK guna menghindari conflict of interest. Bukan justru mengajukan supervisi.

Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, menanggapi pernyataan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, yang mengaku akan lebih dahulu mempertimbangkan potensi konflik kepentingan sebelum melakukan supervisi.

"Siaga 98 mendukung sikap KPK yang disampaikan melalui Jubirnya Ali Fikri. Sebab, Siaga 98 berpendapat, KPK lebih dahulu menangani perkara dugaan korupsi di Kementan, dan saat ini sudah menetapkan tersangkanya. Dan setelah dilaku?an penangkapan salah satu tersangkanya (SYL) lalu dilakukan penahanan," kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/10).


Menurut Hasanuddin, apa yang sedang disidik Polda Metro Jaya merupakan bagian peristiwa yang sama dengan dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono (KS) selaku Sekretaris Jenderal Kementan, dan Muhammad Hatta (MH) selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan.

"Jadi, dalam hal KPK melakukan supervisi, maka akan menimbulkan kerancuan yang berpotensi melemahkan KPK sendiri," terang Hasanuddin.

Seharusnya yang dilakukan adalah, kata Hasanuddin, Polda Metro Jaya menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut beserta informasi atau keterangan hasil penyelidikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti dalam satu kesatuan perkara yang sama.

"Atau setidaknya Mabes Polri yang berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan sinergitas penanganan perkara dan menghindari conflict of interest, sebab Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada waktu peristiwa tersebut adalah bagian dari KPK (masih Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK)," pungkas Hasanuddin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya