Berita

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter/Ist

Nusantara

Distribusi Pangan Bersubsidi di DKI Disoal, Nasdem: Antreannya Tidak Manusiawi

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 11:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program pembagian pangan bersubsidi untuk penerima bantuan sosial di Jakarta belakangan menuai polemik. Warga harus rela antre sejak subuh, padahal belum tentu mereka kebagian pangan murah karena kuotanya terbatas.  

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter meminta Pemprov DKI membenahi persoalan antrean panjang pada saat warga membeli pangan murah yang berjam-jam.

“Saat ini Fraksi Nasdem belum melihat adanya solusi yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah antrean yang terjadi pada saat pengambilan pangan murah," kata Jupiter dalam keterangannya, Selasa (17/10).


"Masih banyak ditemukan warga yang mengantri sejak subuh dan tidak mendapatkan pangan murah tersebut karena kehabisan kuota,” sambungnya.

Kejadian seperti ini, lanjut Jupiter, baru terjadi di era kepemimpinan  Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” kata Jupiter.

Selain itu, kata Jupiter, banyak kelurahan lain yang ikut membeli pangan murah bersubsidi, sehingga warga setempat tidak kebagian.

"Harus ada solusi. Stok pangan juga harus ditambah," kata Jupiter.

Jupiter juga mendorong evaluasi terkait mekanisme pendistribusian pangan, sehingga antrean tidak menumpuk di satu lokasi.

"Pemprov DKI harus membuat sistem baru untuk mencegah penumpukan," demikian Jupiter.






Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya