Berita

Pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan DPRD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Telantarkan Warga Kampung Bayam, Politikus Nasdem Sebut Pemprov DKI Mirip Zionis

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum bersedia memindahkan warga Kampung Bayam di Jakarta Utara ke Rusunawa Kampung Susun Bayam mengundang kecaman sejumlah politikus Kebon Sirih.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.

Wibi mendesak Pemprov DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam.


Hal tersebut ditegaskan Wibi saat memfasilitasi pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI di Balai Kota DKI pada Senin (16/10). Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI.

Kedatangan mereka untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam.

"Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam, hanya satu orang yang muncul, yang lain entah hilang kemana, seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya," kata Wibi dikutip Selasa (17/10).

Wibi mengatakan, warga Kampung Bayam sampai detik ini belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam.

Bahkan, Wibi menyebut sikap Pemprov DKI layaknya zionis yang telah menelantarkan warga Kampung Bayam. Mereka yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara mematikan akses air, listrik, bahkan tempat ibadah ditutup.

"Ketika penzaliman dan perampokan hak-hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan," tegas Wibi.

Legislator Nasdem ini juga meminta Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono  untuk serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang.

"Kepada pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” tutup Wibi.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya