Pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan DPRD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta/Ist
Sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum bersedia memindahkan warga Kampung Bayam di Jakarta Utara ke Rusunawa Kampung Susun Bayam mengundang kecaman sejumlah politikus Kebon Sirih.
Salah satunya datang dari Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.
Wibi mendesak Pemprov DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam.
Hal tersebut ditegaskan Wibi saat memfasilitasi pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI di Balai Kota DKI pada Senin (16/10). Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI.
Kedatangan mereka untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam.
"Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam, hanya satu orang yang muncul, yang lain entah hilang kemana, seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya," kata Wibi dikutip Selasa (17/10).
Wibi mengatakan, warga Kampung Bayam sampai detik ini belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam.
Bahkan, Wibi menyebut sikap Pemprov DKI layaknya zionis yang telah menelantarkan warga Kampung Bayam. Mereka yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara mematikan akses air, listrik, bahkan tempat ibadah ditutup.
"Ketika penzaliman dan perampokan hak-hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan," tegas Wibi.
Legislator Nasdem ini juga meminta Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang.
"Kepada pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” tutup Wibi.
