Berita

Pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan DPRD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Telantarkan Warga Kampung Bayam, Politikus Nasdem Sebut Pemprov DKI Mirip Zionis

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum bersedia memindahkan warga Kampung Bayam di Jakarta Utara ke Rusunawa Kampung Susun Bayam mengundang kecaman sejumlah politikus Kebon Sirih.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.

Wibi mendesak Pemprov DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam.


Hal tersebut ditegaskan Wibi saat memfasilitasi pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI di Balai Kota DKI pada Senin (16/10). Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI.

Kedatangan mereka untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam.

"Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam, hanya satu orang yang muncul, yang lain entah hilang kemana, seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya," kata Wibi dikutip Selasa (17/10).

Wibi mengatakan, warga Kampung Bayam sampai detik ini belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam.

Bahkan, Wibi menyebut sikap Pemprov DKI layaknya zionis yang telah menelantarkan warga Kampung Bayam. Mereka yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara mematikan akses air, listrik, bahkan tempat ibadah ditutup.

"Ketika penzaliman dan perampokan hak-hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan," tegas Wibi.

Legislator Nasdem ini juga meminta Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono  untuk serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang.

"Kepada pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” tutup Wibi.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya