Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri RI Turun 31 Triliun Rupiah!

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia dikabarkan turun sekitar dua miliar dolar atau senilai 31 triliun rupiah, menurut pernyataan dari Bank Indonesia (BI).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa ULN Indonesia mengalami penurunan menjadi 395,1 miliar dolar (Rp 6.211 triliun) pada Agustus 2023, turun dari 397,1 miliar dolar (Rp 6.243 triliun) pada akhir Juli 2023 lalu.

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Erwin, dalam siaran persnya pada Senin (16/10).


Dalam konteks tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).

ULN Pemerintah
Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).

Penurunan ini disebabkan oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakstabilan di pasar keuangan global. 
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
ULN Swasta
Sementara itu, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 194,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persendari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.

ULN Dalam Kondisi Sehat
ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali dan sehat, yang ditandai oleh rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

Erwin Haryono menekankan pentingnya peran BI dan pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dalam membantu memantau perkembangan ULN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, sambil meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya