Berita

Aktivis HAM Natalius Pigai/Net

Politik

Apresiasi KPK Temukan Cek Rp2 Triliun, Natalius Pigai: Jangan jadi Pembenci Akut

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 16:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni sebuah cek senilai Rp2 triliun saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Komplek Widya Chandra pada akhir September 2023, adalah sejarah.

Begitu dikatakan aktivis HAM Natalius Pigai. Kata dia, baru di era Firli Bahuri, KPK bisa menemukan alat bukti berupa cek Rp2 triliun.

"Sebagai orang yang selalu dukung KPK. Baru kali ini pimpinan Firli Bahuri temukan Rp2 triliun," ujar Natalius Pigai kepada wartawan, Senin (16/10).


Dikatakan Pigai, benci pada KPK adalah hak warga negara. Tetapi, kebencian itu harus bisa mengapresiasi jika memang ada satu prestasi.

"Kita apresiasi, jangan jadi pembenci akut," tandasnya.

Temuan cek itu, dikonfirmasi Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri. Temuan cek Bank BCA senilai Rp2 triliun itu, tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo, tertanggal 27 Agustus 2018.

"Setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud (cek Rp2 triliun)" kata Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu pagi (15/10).

Namun demikian, kata Ali, barang bukti tersebut akan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak, baik kepada para saksi, tersangka, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Untuk memastikan validitas cek dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini," pungkas Ali.

Selain cek senilai Rp2 triliun, tim penyidik juga mengamankan uang tunai senilai Rp30 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing saat geledah rumah dinas Mentan di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta pada Kamis sore (28/9) hingga Jumat siang (29/9).

Tak hanya itu, dari rumah dinas Mentan, KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Atas temuan itu, KPK telah menyerahkannya kepada Polri untuk ditelusuri lebih lanjut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya