Berita

Seluruh capres dan cawapres yang mendaftar harus menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto/Net

Politik

Pemeriksaan Kesehatan Capres-cawapres di RSPAD, KPU Gandeng BNN

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 15:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti tes kesehatan yang mereka fasilitasi. Yaitu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

"KPU juga akan membentuk tim dokter pemeriksa kesehatan," kata anggota KPU RI, Idham Holik, saat jumpa pers di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10).


Tes kesehatan dilakukan untuk memastikan capres dan cawapres dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan). Sehingga dinyatakan layak untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Dalam tes kesehatan ini, KPU juga akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan capres dan cawapres bebas dari narkoba.

Setidaknya ada 16 jenis pemeriksaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon. Mulai dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), penyakit dalam, bedah, neurologi, kandungan (ginekologi) bagi capres dan cawapres perempuan.

Lalu wawancara psikiatri, pemeriksaan mata, THT-KL dan Audiometri nada murni, jantung dan pembuluh darah, echokardiografi, paru, radiologi toraks, Magnetic Resonance Imaging (MRI), pengambilan sampel laboratorium, USG transvaginal, dan pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya