Berita

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah/Ist

Politik

Dukungan ke Gibran Masif, Rampai Nusantara: Ada Pihak yang Panik

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 23:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaanya.

"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan pada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar itu dalam keterangannya, Minggu (15/10).


Dia juga menilai munculnya nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada hubunganya dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan.

"Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80 persen kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," jelas aktivis 98 tersebut.

Dia juga menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

"Ruang demokrasi itukan bebas dan siapapun memiliki hak yang sama termasuk Gibran, jadi jika masyarakat menghendaki karena melihat track recordnya dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambahnya.

Di akhir penjelasannya, dia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik.

"Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun," bebernya.

"Jangan kebolak balik ya, bukan Jokowi tapi justru yang anti demokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkas dia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya