Berita

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah/Ist

Politik

Dukungan ke Gibran Masif, Rampai Nusantara: Ada Pihak yang Panik

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 23:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaanya.

"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan pada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar itu dalam keterangannya, Minggu (15/10).


Dia juga menilai munculnya nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada hubunganya dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan.

"Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80 persen kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," jelas aktivis 98 tersebut.

Dia juga menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

"Ruang demokrasi itukan bebas dan siapapun memiliki hak yang sama termasuk Gibran, jadi jika masyarakat menghendaki karena melihat track recordnya dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambahnya.

Di akhir penjelasannya, dia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik.

"Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun," bebernya.

"Jangan kebolak balik ya, bukan Jokowi tapi justru yang anti demokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkas dia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya