Berita

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah/Ist

Politik

Dukungan ke Gibran Masif, Rampai Nusantara: Ada Pihak yang Panik

MINGGU, 15 OKTOBER 2023 | 23:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaanya.

"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan pada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar itu dalam keterangannya, Minggu (15/10).


Dia juga menilai munculnya nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada hubunganya dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan.

"Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80 persen kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," jelas aktivis 98 tersebut.

Dia juga menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

"Ruang demokrasi itukan bebas dan siapapun memiliki hak yang sama termasuk Gibran, jadi jika masyarakat menghendaki karena melihat track recordnya dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambahnya.

Di akhir penjelasannya, dia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik.

"Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun," bebernya.

"Jangan kebolak balik ya, bukan Jokowi tapi justru yang anti demokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkas dia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya