Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Menteri BUMN: Ada Mafia Pangan atau Energi, Tangkap!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Pertamina (Persero) harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat bertemu wartawan usai acara 1.000 Manusia Bercerita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia  di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia  mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.  


"Saya sudah meminta direksi pertamina melihat isu itu. Saya juga berharap, komisaris Pertamina bekerja sama dengan direksinya, tidak bekerja sendiri," ujar Erick.

Ia juga menyoroti kabar tentang kenaikan harga gas elpiji di daerah atau pedesaan. Pihaknya akan melakukan pembenahan jika kabar tersebut benar terjadi dan menginstruksikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk mengecek isu ihwal mahalnya harga LPG bersubsidi di daerah

Ia tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang 'bermain' dalam elpiji 3 kg tersebut.

"Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang pertama menjarain, tetapi kalau ada permainan elpiji, masalah impor segala, ya kita juga tangkap kalau yang main-main. Ini yang kita dorong, supaya elpiji ini penyalurannya lebih baik," ucap Erick.

Segala bentuk penyelewengan atau korupsi baik di sektor energi hingga pangan harus ditindak tegas, menurutnya. Erick mengaku praktik pidana itu kerap terjadi, terutama di bidang pangan.

Begitu juga dengan isu mafia pangan yang mengoplos beras seolah-olah sebagai beras premium.

"Saya bilang mafia pangan, satgas, tangkap! Orang wasit saja sekarang ditangkap sama satgas anti mafia bola, apalagi yang namanya mafia pangan, mafia energi, harus ditangkap. Kami di BUMN akan mendorong oknum-oknum yang tadi mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi sangat menyakiti rakyat," ujar Erick.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya