Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Menteri BUMN: Ada Mafia Pangan atau Energi, Tangkap!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Pertamina (Persero) harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat bertemu wartawan usai acara 1.000 Manusia Bercerita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia  di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia  mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.  


"Saya sudah meminta direksi pertamina melihat isu itu. Saya juga berharap, komisaris Pertamina bekerja sama dengan direksinya, tidak bekerja sendiri," ujar Erick.

Ia juga menyoroti kabar tentang kenaikan harga gas elpiji di daerah atau pedesaan. Pihaknya akan melakukan pembenahan jika kabar tersebut benar terjadi dan menginstruksikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk mengecek isu ihwal mahalnya harga LPG bersubsidi di daerah

Ia tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang 'bermain' dalam elpiji 3 kg tersebut.

"Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang pertama menjarain, tetapi kalau ada permainan elpiji, masalah impor segala, ya kita juga tangkap kalau yang main-main. Ini yang kita dorong, supaya elpiji ini penyalurannya lebih baik," ucap Erick.

Segala bentuk penyelewengan atau korupsi baik di sektor energi hingga pangan harus ditindak tegas, menurutnya. Erick mengaku praktik pidana itu kerap terjadi, terutama di bidang pangan.

Begitu juga dengan isu mafia pangan yang mengoplos beras seolah-olah sebagai beras premium.

"Saya bilang mafia pangan, satgas, tangkap! Orang wasit saja sekarang ditangkap sama satgas anti mafia bola, apalagi yang namanya mafia pangan, mafia energi, harus ditangkap. Kami di BUMN akan mendorong oknum-oknum yang tadi mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi sangat menyakiti rakyat," ujar Erick.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya