Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Menteri BUMN: Ada Mafia Pangan atau Energi, Tangkap!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Pertamina (Persero) harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat bertemu wartawan usai acara 1.000 Manusia Bercerita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia  di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia  mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.  


"Saya sudah meminta direksi pertamina melihat isu itu. Saya juga berharap, komisaris Pertamina bekerja sama dengan direksinya, tidak bekerja sendiri," ujar Erick.

Ia juga menyoroti kabar tentang kenaikan harga gas elpiji di daerah atau pedesaan. Pihaknya akan melakukan pembenahan jika kabar tersebut benar terjadi dan menginstruksikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk mengecek isu ihwal mahalnya harga LPG bersubsidi di daerah

Ia tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang 'bermain' dalam elpiji 3 kg tersebut.

"Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang pertama menjarain, tetapi kalau ada permainan elpiji, masalah impor segala, ya kita juga tangkap kalau yang main-main. Ini yang kita dorong, supaya elpiji ini penyalurannya lebih baik," ucap Erick.

Segala bentuk penyelewengan atau korupsi baik di sektor energi hingga pangan harus ditindak tegas, menurutnya. Erick mengaku praktik pidana itu kerap terjadi, terutama di bidang pangan.

Begitu juga dengan isu mafia pangan yang mengoplos beras seolah-olah sebagai beras premium.

"Saya bilang mafia pangan, satgas, tangkap! Orang wasit saja sekarang ditangkap sama satgas anti mafia bola, apalagi yang namanya mafia pangan, mafia energi, harus ditangkap. Kami di BUMN akan mendorong oknum-oknum yang tadi mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi sangat menyakiti rakyat," ujar Erick.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya