Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Menteri BUMN: Ada Mafia Pangan atau Energi, Tangkap!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Pertamina (Persero) harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat bertemu wartawan usai acara 1.000 Manusia Bercerita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia  di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia  mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.  


"Saya sudah meminta direksi pertamina melihat isu itu. Saya juga berharap, komisaris Pertamina bekerja sama dengan direksinya, tidak bekerja sendiri," ujar Erick.

Ia juga menyoroti kabar tentang kenaikan harga gas elpiji di daerah atau pedesaan. Pihaknya akan melakukan pembenahan jika kabar tersebut benar terjadi dan menginstruksikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk mengecek isu ihwal mahalnya harga LPG bersubsidi di daerah

Ia tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang 'bermain' dalam elpiji 3 kg tersebut.

"Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang pertama menjarain, tetapi kalau ada permainan elpiji, masalah impor segala, ya kita juga tangkap kalau yang main-main. Ini yang kita dorong, supaya elpiji ini penyalurannya lebih baik," ucap Erick.

Segala bentuk penyelewengan atau korupsi baik di sektor energi hingga pangan harus ditindak tegas, menurutnya. Erick mengaku praktik pidana itu kerap terjadi, terutama di bidang pangan.

Begitu juga dengan isu mafia pangan yang mengoplos beras seolah-olah sebagai beras premium.

"Saya bilang mafia pangan, satgas, tangkap! Orang wasit saja sekarang ditangkap sama satgas anti mafia bola, apalagi yang namanya mafia pangan, mafia energi, harus ditangkap. Kami di BUMN akan mendorong oknum-oknum yang tadi mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi sangat menyakiti rakyat," ujar Erick.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya