Berita

Motor listrik hasil konversi dari motor bebek Honda Astrea/Net

Bisnis

Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Program Konversi BBM menjadi Motor Listrik

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 07:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia menggencarkan pengalihan kendaraan motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Sebagai salah satu produsen emisi terbesar, upaya ini disebut sebagai bagian integral dari usaha pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang.

Mengutip laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (13/10), dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada infrastruktur kendaraan listrik, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang program konversi kendaraan.


Hal tersebut tercermin dalam program bimbingan teknis (Bimtek) yang telah diadakan serta penyediaan tenaga ahli untuk konversi kendaraan bermotor BBM menjadi kendaraan listrik.

Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Angraeni Ratri Nurwini, menjelaskan bahwa Bimtek itu bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang proses konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.

"Bimtek ini diselenggarakan dalam upaya meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk mengkonversi sepeda motor BBM-nya menjadi sepeda motor listrik yang merupakan salah satu program konservasi energi di sektor transportasi sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujar Angraeni.

Menurut Angraeni, efisiensi energi dalam sektor transportasi menjadi sangat penting dalam pencapaian NZE, mengingat sektor transportasi merupakan salah satu pengguna energi terbesar, dengan populasi kendaraan roda dua berbahan bakar minyak melebihi 120 juta unit dan pertumbuhannya mencapai 5-6 persen setiap tahun.

"Upaya pengurangan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak roda dua menjadi prioritas karena jumlahnya yang sangat besar, dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahun," tambahnya.

Angraeni menjelaskan bahwa setiap liter BBM yang digunakan kendaraan bermotor menghasilkan sekitar 2,5 kilogram emisi. Dengan populasi sepeda motor mencapai 120 juta unit, yang berarti sekitar 300 juta kilogram emisi telah dihasilkan setiap harinya.

Untuk itu dalam mengatasi masalah ini, pemerintah mempromosikan penggunaan kendaraan listrik melalui program Bimtek Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Selain Bimtek, pemerintah juga fokus pada pelatihan tenaga ahli yang dapat melakukan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.

Pelatihan ini diadakan di berbagai kota dan provinsi di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung program konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik, serta memastikan ketersediaan tenaga teknis yang kompeten.

Sesuai dengan Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 358 juta ton CO2e dari sektor energi pada 2030.

Efisiensi energi dalam sektor permintaan (demand) menjadi sangat penting dalam pencapaian target tersebut, dan penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan penurunan emisi sebesar 7,23 juta ton CO2e.

Dalam upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan, pemerintah saat ini juga sedang bekerja sama dengan pihak Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki populasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai signifikan, dengan jumlah kendaraan mencapai 2.407 unit roda dua dan 1.178 unit roda empat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya