Berita

Anggota KPU RI, Idham Holik saat menerima audiensi Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/10)/RMOL

Politik

Terima Audiensi Kemenkumham, KPU Jamin Pemilu 2024 Ramah HAM

JUMAT, 13 OKTOBER 2023 | 13:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Audiensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bakal memperkuat komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan Pemilu 2024 yang ramah HAM.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik, usai audiensi yang dihadiri Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra beserta rombongan, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

"Kami sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 berorientasi pada ramah HAM," ujar Idham.


Dia menjelaskan, perspektif HAM dalam pemilu berkaitan dengan hak asasi warga negara. Salah satunya soal kebebasan berekspresi.

"Kami juga fokus bagaimana meningkatkan kualitas pemilu yang inklusif. Karena inklusifitas elektoral merepresentasikan pada kualitas sejauh mana hak asasi manusia dalam pemilu itu dapat diwujudkan," tutur Idham.

"Tentunya kalau bicara tentang pemilu, maka kita akan bicara tentang kebebasan berekspresi sebagai salah satu HAM, tapi tentunya kita harus mengedepankan pada etika," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu berharap, kebebasan berekspresi yang etis dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi.

"Karena selama ini di beberapa tempat, tidak hanya di Indonesia, kalau kebebasan berekspresi sudah tidak etis, maka akan memunculkan konflik," tutup Idham. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya