Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan/Ist
Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti banyaknya kerusakan trotoar dan bahu jalan akibat penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang tak terkoordinasi dengan baik. Mulai tahun 2024, dua pelaksanaan pembangunan itu harus selaras.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024 revitalisasi trotoar di Jakarta diusulkan sebesar Rp160 miliar. Menurutnya, sangat disayangkan bila trotoar yang didesain sebaik mungkin harus berantakan lantaran pemasangan jaringan utilitas.
“Ini perlu perhatian serius karena di semua wilayah sudah ada perbaikan trotoar, tapi sampai dengan hari ini kemajuan pembangunan SJUT masih jauh dari harapan. Artinya ke depan pasti akan terjadi pembongkaran-pembongkaran lagi. Sehingga saya pikir ini perlu diselaraskan,” kata dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/10).
Sementara Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Bina Marga secepatnya menata kabel fiber optik, terutama yang menjuntai dan berpotensi menjadi penyebab kecelakaan hingga menimbulkan korban.
“Itu banyak kabel yang menjuntai sudah kendor. Kalau memang harus diperbaiki ya suruh mereka pemilik kabel itu beresin. Kan kita tahu nih baru-baru ini ada adik kita yang jadi korban. Jadi tolong dari Dinas Bina Marga nanti jangan sampai jatuh korban jiwa lagi,” kata Hardiyanto.
Menanggapi hal itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menyatakan siap mematangkan waktu perencanaan untuk penataan SJUT dan revitalisasi trotoar.
“Soal penyelarasan antara SJUT dan trotoar, ini akan diurut. Kita harus bangun yang di bawah dulu, berarti SJUT nya harus selesai dulu. Setelah SJUT selesai, baru pembangunan trotoar,” kata Afan.
Afan menjelaskan, penataan SJUT sepanjang 84,4 kilometer di 28 ruas jalan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo, sementara delapan kilometer di empat ruas jalan lainnya dikerjakan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
